EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam

Sariyanto Sariyanto, Dwi Afni Maileni, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Rabu Rabu

Jurnal Pendidikan Siber Nusantara · 24.08.2026 · 4 (3) · 609-619

DOI: 10.38035/jpsn.v4i3.794 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pendidikan Siber Nusantara, online erschienen am 24.08.2026. Verfasst von Sariyanto Sariyanto und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis dan batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas usaha tanpa izin di wilayah Kota Batam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan bahan hukum lain yang relevan, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur dinas teknis, unsur kepolisian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penertiban pada praktiknya diawali dengan verifikasi administratif terhadap status legal usaha, lalu dilanjutkan melalui teguran lisan, surat peringatan, pemantauan ulang, dan dalam kasus tertentu penghentian sementara kegiatan usaha. Temuan juga memperlihatkan bahwa penertiban tidak dilaksanakan secara sepihak, tetapi bergantung pada koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dinas teknis dan kepolisian. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaksinkronan data administratif, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, keterbatasan personel, dan resistensi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan tindakan penertiban Satpol PP ditentukan oleh kesesuaian asas legalitas, penerapan proporsionalitas, dan kualitas dokumentasi administratif yang menopangnya.

Zitieren

APA

Sariyanto, S., Maileni, D. A., Bhakti, R. T. A., & Rabu, R. (2026). Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam. Jurnal Pendidikan Siber Nusantara, 4(3), 609-619. https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i3.794

Vancouver

Sariyanto S, Maileni DA, Bhakti RTA, Rabu R. Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam. Jurnal Pendidikan Siber Nusantara. 2026;4(3):609-619. doi:10.38035/jpsn.v4i3.794

BibTeX
@article{Sariyanto2026,
  author = {Sariyanto, Sariyanto and Maileni, Dwi Afni and Bhakti, Rizki Tri Anugrah and Rabu, Rabu},
  title = {Analisis Yuridis atas Tindakan Penertiban oleh Satpol PP terhadap Aktivitas Usaha Tanpa Izin di Kota Batam},
  journal = {Jurnal Pendidikan Siber Nusantara},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {609--619},
  doi = {10.38035/jpsn.v4i3.794}
}
Kostenlos starten →