EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025

Nabila Cantika Wadani, Taryono Taryono, Nazwa Azura Yasmin, Nurfitri Aulia, Tasya Nofa, Putri Aulia, Elysia Vania Agata

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business · 15.06.2026 · 5 (2) · 8411-8419

DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9359 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Nabila Cantika Wadani und 6 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin meningkat dari 2,83% atau sekitar 32,73 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 3,19% atau sekitar 39,16 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini terjadi di tengah peningkatan total APBD Kota Pekanbaru dari Rp2,59 triliun menjadi Rp3,21 triliun. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas kebijakan belanja daerah, khususnya dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan belanja pemerintah daerah dalam perspektif kelembagaan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan interpretatif berbasis perspektif kelembagaan North. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah telah diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti inefisiensi anggaran, ketidaktepatan sasaran program, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta kesenjangan antara pagu dan realisasi anggaran. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Zitieren

APA

Wadani, N. C., Taryono, T., Yasmin, N. A., Aulia, N., Nofa, T., Aulia, P., & Agata, E. V. (2026). Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(2), 8411-8419. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9359

Vancouver

Wadani NC, Taryono T, Yasmin NA, Aulia N, Nofa T, Aulia P, et al. Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. 2026;5(2):8411-8419. doi:10.31004/riggs.v5i2.9359

BibTeX
@article{Wadani2026,
  author = {Wadani, Nabila Cantika and Taryono, Taryono and Yasmin, Nazwa Azura and Aulia, Nurfitri and Nofa, Tasya and Aulia, Putri and Agata, Elysia Vania},
  title = {Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025},
  journal = {RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {8411--8419},
  doi = {10.31004/riggs.v5i2.9359}
}
Kostenlos starten →