Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Kemiskinan
Jurnal Publisitas · 30.04.2026 · 12 (2) · 148-163
DOI: 10.37858/publisitas.v12i2.687 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Publisitas, online erschienen am 30.04.2026. Verfasst von Abu Huraerah und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan strategi Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, diskusi kelompok terarah, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2025-2030, dan kebijakan spesifik dalam program "Bandung Barat Ca'ang". Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, optimalisasi otonomi daerah melalui SDGs Desa, dan analisis data berbasis wilayah. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan multi dimensi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan dituntut memiliki komitmen yang kuat dalam merumuskan serta mengaplikasikan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan ekonomi semata adalah menjadi salah satu penyebab kegagalan penanganan masalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar pemberian bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi (terutama dimensi ekonomi, budaya, dan struktural) dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh data yang akurat, arah kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Selain itu, perlunya Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
Zitieren
APA
Huraerah, A., Kurniasih, N., & Suyono, S. Y. (2026). Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Publisitas, 12(2), 148-163. https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.687
Vancouver
Huraerah A, Kurniasih N, Suyono SY. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Publisitas. 2026;12(2):148-163. doi:10.37858/publisitas.v12i2.687
BibTeX
@article{Huraerah2026,
author = {Huraerah, Abu and Kurniasih, Nina and Suyono, Sinta Yulianti},
title = {Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Kemiskinan},
journal = {Jurnal Publisitas},
year = {2026},
volume = {12},
number = {2},
pages = {148--163},
doi = {10.37858/publisitas.v12i2.687}
}
EUVIMED