Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Jasa Pembuatan Profil Desa (Studi Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN)
Journal on Education · 01.09.2026 · 9 (1) · 23-34
DOI: 10.31004/joe.v8i3.9645 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal on Education, online erschienen am 01.09.2026. Verfasst von Alfredo Febrian und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Implementasi kebijakan pembangunan desa melalui Dana Desa meningkatkan intensitas pengadaan barang dan jasa di tingkat tapak, termasuk pembuatan video profil desa sebagai alat promosi digital. Namun, penerapan metode audit konstruksi fisik secara kaku terhadap produk jasa kreatif telah memicu sengketa hukum yang serius. Penelitian ini mengkaji kasus korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN yang menjatuhkan vonis bebas murni (vrijspraak) terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini menganalisis pertimbangan hukum hakim menggunakan Teori Keadilan Aristoteles (Distributif dan Korektif) serta Teori Hukum Responsif Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit mekanis oleh penuntut umum gagal mengakui nilai intangible dari jasa kreatif seperti desain konsep, editing, dan dubbing, sehingga secara keliru menerjemahkan ketidaksesuaian administrasi sebagai kerugian keuangan negara yang fiktif. Dari perspektif keadilan korektif, vonis bebas memulihkan keseimbangan kontraktual dan sosial yang terganggu oleh kriminalisasi berlebih. Berdasarkan Hukum Responsif, putusan pengadilan menyelaraskan diri dengan realitas ekonomi kreatif, menolak kekakuan prosedural guna mencegah chilling effect bagi kreator lokal. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi pola penegakan hukum selektif (selective enforcement) di mana sengketa kontraktual pelaku usaha swasta dikriminalisasi secara agresif, sementara wewenang kepala desa sebagai pemilik anggaran diabaikan. Kejanggalan sistemik ini pada akhirnya berimplikasi pada evaluasi struktural, termasuk pencopotan kepemimpinan kejaksaan setempat.
Zitieren
APA
Febrian, A., Feriza, G., & Juanda (2026). Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Jasa Pembuatan Profil Desa (Studi Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN). Journal on Education, 9(1), 23-34. https://doi.org/10.31004/joe.v8i3.9645
Vancouver
Febrian A, Feriza G, Juanda. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Jasa Pembuatan Profil Desa (Studi Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN). Journal on Education. 2026;9(1):23-34. doi:10.31004/joe.v8i3.9645
BibTeX
@article{Febrian2026,
author = {Febrian, Alfredo and Feriza, Gousta and Juanda},
title = {Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengadaan Jasa Pembuatan Profil Desa (Studi Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN)},
journal = {Journal on Education},
year = {2026},
volume = {9},
number = {1},
pages = {23--34},
doi = {10.31004/joe.v8i3.9645}
}
EUVIMED