EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK ATAS DISKRESI KEBIJAKAN IMPOR: STUDI PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Jonathan Jordan Sianipar, Anis Widyawati

Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · 22.04.2026 · 5 (3) · 457-480

DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44366 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, online erschienen am 22.04.2026. Verfasst von Jonathan Jordan Sianipar und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana pejabat publik atas penggunaan diskresi dalam kebijakan impor, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Masalah utama yang diangkat adalah ambiguitas dalam membedakan antara kesalahan administratif (error in judgment) dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dapat dipidana, serta kebutuhan untuk menetapkan batas hukum yang operasional antara diskresi yang sah dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan, dengan menguji penerapan teori diskresi administratif, criminalization of policy, error of judgment versus abuse of power, dan mens rea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat dan proporsional, karena lemah dalam pembuktian unsur mens rea (niat koruptif), kurang mempertimbangkan konteks teleologis kebijakan, serta berpotensi menimbulkan efek jera berlebihan (over-deterrence) yang melemahkan kapasitas pemerintahan. Disimpulkan bahwa diperlukan kerangka analitis berlapis yang mengintegrasikan uji justifikasi kepentingan publik, pembuktian mens rea yang kuat, penilaian kesesuaian dengan asas pemerintahan yang baik, dan penerapan asas ultimum remedium. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem pertanggungjawaban administratif sebagai lini pertama, penyusunan pedoman operasional, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang sah.

Zitieren

APA

Sianipar, J. J., & Widyawati, A. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK ATAS DISKRESI KEBIJAKAN IMPOR: STUDI PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 5(3), 457-480. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.44366

Vancouver

Sianipar JJ, Widyawati A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK ATAS DISKRESI KEBIJAKAN IMPOR: STUDI PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. 2026;5(3):457-480. doi:10.15294/ipmhi.v5i3.44366

BibTeX
@article{Sianipar2026,
  author = {Sianipar, Jonathan Jordan and Widyawati, Anis},
  title = {PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK ATAS DISKRESI KEBIJAKAN IMPOR: STUDI PUTUSAN NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst},
  journal = {Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {3},
  pages = {457--480},
  doi = {10.15294/ipmhi.v5i3.44366}
}
Kostenlos starten →