EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon

Siti Salwa Dzulfadliyah Adhimah, Frency Siska

Bandung Conference Series: Law Studies · 05.02.2026 · 6 (1)

DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.23356 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 05.02.2026. Verfasst von Siti Salwa Dzulfadliyah Adhimah und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Carbon trading through IDXCarbon is a strategic step for Indonesia to achieve the 2060 Net Zero Emission target. However, the classification of carbon units as Securities under the P2SK Law creates new legal risks for investors, particularly regarding land conflicts and fraudulent practices. This research aims to analyze systemic risks in carbon trading and evaluate the legal protection framework for investors in the capital market. The research method used is normative juridical with a statutory approach and international case studies. The results indicate that the risk of land conflict stems from the uncertainty of customary land tenure (Constitutional Court Decision No. 35/2012), while fraud risk manifests in greenwashing and emission data manipulation. Legal protection for investors is provided through preventive mechanisms in the form of information disclosure principles under the supervision of the Financial Services Authority (OJK), as well as repressive protection through administrative and criminal sanctions based on the Capital Market Law and civil lawsuits for Unlawful Acts. Synchronizing regulations between the environmental and financial sectors is the primary key to ensuring legal certainty and the integrity of the national carbon market. Abstrak. Perdagangan karbon melalui IDXCarbon merupakan langkah strategis Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission 2060. Namun, klasifikasi unit karbon sebagai Efek berdasarkan UU P2SK menimbulkan risiko hukum baru bagi investor, terutama terkait konflik lahan dan praktik fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko sistemik dalam perdagangan karbon serta mengevaluasi kerangka perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko konflik lahan bersumber dari ketidakpastian penguasaan wilayah adat (Putusan MK No. 35/2012), sementara risiko fraud mewujud dalam greenwashing dan manipulasi data emisi. Perlindungan hukum bagi investor diberikan melalui mekanisme preventif berupa prinsip keterbukaan informasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perlindungan represif melalui sanksi administratif dan pidana berdasarkan UU Pasar Modal serta gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum. Sinkronisasi regulasi antara sektor lingkungan dan sektor keuangan menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum dan integritas pasar karbon nasional.

Zitieren

APA

Adhimah, S. S. D., & Siska, F. (2026). Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.23356

Vancouver

Adhimah SSD, Siska F. Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1). doi:10.29313/bcsls.v6i1.23356

BibTeX
@article{Adhimah2026,
  author = {Adhimah, Siti Salwa Dzulfadliyah and Siska, Frency},
  title = {Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam Perdagangan Karbon melalui IDXCarbon},
  journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {1},
  doi = {10.29313/bcsls.v6i1.23356}
}
Kostenlos starten →