Penegakan Hukum Pidana Pemerasan dalam Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bandung Conference Series: Law Studies · 05.02.2026 · 6 (1) · 789-798
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.23153 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 05.02.2026. Verfasst von Mokhammad Sahrul Maulana Jusuf und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Law enforcement againts extortion in the implementation of Occupational Safety and Health (OSH) certification constitutes an essential element in ensuring legal protection for workers and maintaining integrity in public services. In practice, however, the OSH certification process is often misused by certain officials or authorized parties through extortion against companies or business actors. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against extortion in OSH certification and to examine its implications for the legal protection of workers. The research method employed is normative juridical with a descriptive analytical approach, based on the study of statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results indicate that extortion in OSH certification represents an abuse of authority that fulfills the elements of criminal acts as regulated in the Criminal Code and the Anti-Corruption Law. Nevertheless, law enforcement against such practices still encounters various obstacles, including legal substance, law enforcement officials, and legal culture. Therefore, consistent and firm criminal law enforcement is required to provide a deterrent effect, ensure legal certainty, and realize optimal legal protection for workers in the implementation of OSH certification. Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja serta penjaminan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, proses sertifikasi K3 kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dengan cara melakukan pemerasan terhadap perusahaan atau pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dalam sertifikasi K3 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana yang konsisten dan tegas guna memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga kerja dalam pelaksanaan sertifikasi K3.
Zitieren
APA
Jusuf, M. S. M., & Zakaria, C. A. F. (2026). Penegakan Hukum Pidana Pemerasan dalam Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1), 789-798. https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.23153
Vancouver
Jusuf MSM, Zakaria CAF. Penegakan Hukum Pidana Pemerasan dalam Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1):789-798. doi:10.29313/bcsls.v6i1.23153
BibTeX
@article{Jusuf2026,
author = {Jusuf, Mokhammad Sahrul Maulana and Zakaria, Chepi Ali Firman},
title = {Penegakan Hukum Pidana Pemerasan dalam Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
pages = {789--798},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.23153}
}
EUVIMED