Pertanggungjawaban Hukum Promotor terhadap Pembayaran Ganti Rugi dalam Penyelenggaraan Konser Musik DAY6 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Bandung Conference Series: Law Studies · 03.02.2026 · 6 (1)
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.21887 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 03.02.2026. Verfasst von Suci Ayu Izzati und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
The DAY6 "3rd World Tour " concert organized by PT Melania Cipta Permata (Mecimapro) on May 3, 2025, at Gelora Bung Karno Madya Stadium experienced serious issues including sudden venue change from Jakarta International Stadium to GBK, unilateral refunds by ticket platform, and delayed compensation payments promised for June 2025 but unresolved by December 2025. This study analyzes the promoter's legal responsibility for compensation payments and identifies legal remedies available to consumers. Using normative juridical method with descriptive-analytical approach, data was obtained through literature review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code. Results show that Mecimapro bears absolute legal responsibility based on strict liability principle (Article 19 UUPK), breach of contract provisions (Article 1243 Civil Code), and government oversight (Government Regulation No. 58 of 2001). The promoter committed two breaches: non-conforming performance and delayed performance. The schedule conflict cannot be categorized as force majeure, obligating full compensation. Consumers have two dispute resolution channels: non-litigation (direct negotiation, YLKI, BPSK) and litigation (breach lawsuits or class actions). The study concludes that consumer protection laws provide comprehensive legal protection strengthening consumers' position in demanding rights fulfillment. Abstrak. Konser DAY6 "3rd World Tour " yang diselenggarakan PT Melania Cipta Permata (Mecimapro) pada 3 Mei 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno mengalami permasalahan serius meliputi perubahan venue mendadak dari Jakarta International Stadium ke GBK, refund sepihak platform tiket, dan keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dijanjikan Juni 2025 namun belum selesai hingga Desember 2025. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum promotor terhadap pembayaran ganti rugi dan mengidentifikasi upaya hukum konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh melalui studi kepustakaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Hasil menunjukkan Mecimapro memiliki tanggung jawab hukum mutlak berdasarkan prinsip strict liability (Pasal 19 UUPK), ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), dan pengawasan pemerintah (PP No 58 Tahun 2001). Promotor melakukan dua wanprestasi: prestasi tidak sesuai perjanjian dan terlambat memenuhi prestasi. Alasan bentrok jadwal tidak termasuk force majeure sehingga wajib ganti rugi penuh. Konsumen memiliki dua jalur: non-litigasi (negosiasi langsung, YLKI, BPSK) dan litigasi (gugatan wanprestasi atau class action). Penelitian menyimpulkan hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan menyeluruh memperkuat posisi konsumen menuntut pemenuhan hak.
Zitieren
APA
Izzati, S. A., & Chotidjah, N. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Promotor terhadap Pembayaran Ganti Rugi dalam Penyelenggaraan Konser Musik DAY6 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21887
Vancouver
Izzati SA, Chotidjah N. Pertanggungjawaban Hukum Promotor terhadap Pembayaran Ganti Rugi dalam Penyelenggaraan Konser Musik DAY6 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1). doi:10.29313/bcsls.v6i1.21887
BibTeX
@article{Izzati2026,
author = {Izzati, Suci Ayu and Chotidjah, Nurul},
title = {Pertanggungjawaban Hukum Promotor terhadap Pembayaran Ganti Rugi dalam Penyelenggaraan Konser Musik DAY6 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.21887}
}
EUVIMED