Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik atas Peredaran Produknya yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Bandung Conference Series: Law Studies · 29.01.2026 · 6 (1) · 383-390
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.21846 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 29.01.2026. Verfasst von Muthia Putri Uripto und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
The circulation of cosmetic products containing hazardous substances remains a serious issue in consumer protection in Indonesia, as reflected in the withdrawal of 34 cosmetic products by the by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in August 2025. This condition indicates the weak compliance of business actors with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This study aims to analyze the liability of business actors as well as the mechanisms of accountability available to consumers. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through library research, and the data were analyzed using qualitative analysis methods. The results show that business actors failed to fulfill their obligations as stipulated in Article 7 and violated the provisions of Article 8 of the UUPK. Consequently, pursuant to Article 19 of the UUPK, business actors are obligated to provide compensation for losses suffered by consumers. If such liability is not fulfilled voluntarily, consumers may pursue dispute resolution mechanisms through litigation or non-litigation channels in order to obtain legal protection and legal certainty. Abstrak. Peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi permasalahan serius dalam perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam penarikan 34 produk kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Agustus 2025. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha serta mekanisme pertanggungjawaban bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data adalah studi keperpustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK, sehingga berdasarkan Pasal 19 UUPK pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Apabila pertanggungjawaban tidak dilaksanakan secara sukarela, konsumen dapat menempuh berbagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Zitieren
APA
Uripto, M. P., & Syam, H. (2026). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik atas Peredaran Produknya yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1), 383-390. https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21846
Vancouver
Uripto MP, Syam H. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik atas Peredaran Produknya yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1):383-390. doi:10.29313/bcsls.v6i1.21846
BibTeX
@article{Uripto2026,
author = {Uripto, Muthia Putri and Syam, Husni},
title = {Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Kosmetik atas Peredaran Produknya yang Mengandung Bahan Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
pages = {383--390},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.21846}
}
EUVIMED