Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian yang Dibuat Direksi tanpa Persetujuan Komisaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Bandung Conference Series: Law Studies · 28.01.2026 · 6 (1) · 279-286
DOI: 10.29313/bcsls.v6i1.21816 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bandung Conference Series: Law Studies, online erschienen am 28.01.2026. Verfasst von Sayyeda Alicia Fathimah Azzahra und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
A limited liability company, as a separate legal entity, operates through its corporate organs, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, which respectively exercise management and supervisory functions. In practice, legal issues arise when the Board of Directors enters into agreements without obtaining prior approval from the Board of Commissioners as expressly required by the Articles of Association. Such circumstances raise questions regarding the binding effect of the agreement on the company and the scope of the Directors’ internal liability. Article 117 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies provides protection for third parties acting in good faith; however, its application becomes contentious where the Directors act beyond their conferred authority. This research aims to examine the liability of Directors for legal acts performed without the required approval of the Board of Commissioners and to analyse the legal implications of Article 117 paragraph (2) of the UUPT, with reference to the case of PT Chiringuito del Kabron. The research method used is normative juridical with a literature study approach analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the actions of the Board of Directors that are contrary to the Articles of Association can be classified as an excess of authority (ultra vires) and a breach of fiduciary obligations, thus opening up the Directors to personal liability. Although the agreement remains binding on the Company to third parties acting in good faith, this provision does not eliminate the Directors' internal liability. Abstrak. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menjalankan kegiatan usaha melalui organ Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengurusan dan pengawasan. Dalam praktik, Direksi tidak jarang melakukan perbuatan hukum tanpa memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan perjanjian terhadap pihak ketiga serta pertanggungjawaban Direksi secara internal. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, namun penerapannya sering menimbulkan perdebatan ketika perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan melampaui kewenangan Direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Direksi atas perbuatan hukum tanpa persetujuan Dewan Komisaris serta implikasi penerapan Pasal 117 ayat (2) UUPT terhadap perjanjian yang dibuat dalam kondisi tersebut, dengan studi kasus PT Chiringuito del Kabron. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan (ultra vires) dan pelanggaran kewajiban fidusia, sehingga membuka pertanggungjawaban pribadi Direksi. Meskipun perjanjian tetap mengikat Perseroan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, ketentuan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban Direksi secara internal.
Zitieren
APA
Azzahra, S. A. F., & Januarita, R. (2026). Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian yang Dibuat Direksi tanpa Persetujuan Komisaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bandung Conference Series: Law Studies, 6(1), 279-286. https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21816
Vancouver
Azzahra SAF, Januarita R. Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian yang Dibuat Direksi tanpa Persetujuan Komisaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bandung Conference Series: Law Studies. 2026;6(1):279-286. doi:10.29313/bcsls.v6i1.21816
BibTeX
@article{Azzahra2026,
author = {Azzahra, Sayyeda Alicia Fathimah and Januarita, Ratna},
title = {Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian yang Dibuat Direksi tanpa Persetujuan Komisaris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas},
journal = {Bandung Conference Series: Law Studies},
year = {2026},
volume = {6},
number = {1},
pages = {279--286},
doi = {10.29313/bcsls.v6i1.21816}
}
EUVIMED