EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N2O) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Muhammad Reynaldy Abhista Putra, Mispansyah

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 22.11.2026 · 4 (2)

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.3154 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 22.11.2026. Verfasst von Muhammad Reynaldy Abhista Putra und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penyalahgunaan dinitrogen monoksida secara rekreasional melalui inhalasi balon gas di Indonesia menimbulkan ancaman serius berupa hipoksia serebral akut hingga kerusakan saraf tulang belakang permanen, namun belum dapat dijerat hukum pidana karena sifat zat yang memiliki kemanfaatan ganda pada sektor medis dan industri boga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan dinitrogen monoksida di berbagai negara serta merumuskan formulasi hukum pidana yang ideal bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap kekosongan hukum yang bersifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan antara Indonesia dengan delapan negara pada kawasan Asia, Eropa, Amerika, serta Australia dan Oseania. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat model kebijakan global, yakni model pengendalian berbasis niat di Inggris, model pelarangan mutlak di Belanda dan Singapura, model pengendalian administratif serta sediaan beracun di Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, serta model pengawasan berjenjang dan penyesatan label di Amerika Serikat. Ketiadaan pencantuman dinitrogen monoksida dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keterbatasan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menciptakan kekosongan hukum. Dengan demikian, formulasi hukum pidana yang ideal bagi Indonesia adalah mengadopsi model pengendalian berbasis niat melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mempidanakan penguasaan dan peredaran dengan niat inhalasi rekreasional, disertai klausula pengecualian tegas bagi sektor medis dan kuliner.

Zitieren

APA

Putra, M. R. A., & Mispansyah (2026). KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N2O) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3154

Vancouver

Putra MRA, Mispansyah. KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N2O) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2). doi:10.71456/sultan.v4i2.3154

BibTeX
@article{Putra2026,
  author = {Putra, Muhammad Reynaldy Abhista and Mispansyah},
  title = {KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NITROUS OXIDE (N2O) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.3154}
}
Kostenlos starten →