EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK BISNIS YANG MENGEKSPLOITASI SIMBOL KEAGAMAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 492 KUHP NASIONAL

Muhammad Khailiyadi, Dadang Abdullah

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 22.11.2026 · 4 (2)

DOI: 10.71456/sultan.v4i2.3052 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 22.11.2026. Verfasst von Muhammad Khailiyadi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Maraknya komersialisasi dan eksploitasi simbol keagamaan dalam praktik bisnis serta pengobatan alternatif di Indonesia menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara ekspresi keyakinan spiritual yang sah dengan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku praktik bisnis yang mengeksploitasi simbol keagamaan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merumuskan parameter demarkasi hukum antara praktik spiritual dan kejahatan penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menjawab kekaburan norma melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap perkara Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Ustadz Guntur Bumi, serta kasus pembanding Gus Samsudin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan secara dualistis apabila terpenuhi perbuatan pidana berupa penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang memiliki hubungan kausal langsung dengan penyerahan harta korban, disertai sikap batin kesengajaan dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Batas hukum antara praktik spiritual dan penipuan tidak ditentukan oleh keberadaan simbol agama, tarif layanan, atau ketiadaan pengakuan kerugian subjektif korban, melainkan oleh perubahan fungsi simbol keagamaan menjadi instrumen penyesatan faktual yang melumpuhkan kehendak bebas konsumen.

Zitieren

APA

Khailiyadi, M., & Abdullah, D. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK BISNIS YANG MENGEKSPLOITASI SIMBOL KEAGAMAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 492 KUHP NASIONAL. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.3052

Vancouver

Khailiyadi M, Abdullah D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK BISNIS YANG MENGEKSPLOITASI SIMBOL KEAGAMAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 492 KUHP NASIONAL. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(2). doi:10.71456/sultan.v4i2.3052

BibTeX
@article{Khailiyadi2026,
  author = {Khailiyadi, Muhammad and Abdullah, Dadang},
  title = {PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK BISNIS YANG MENGEKSPLOITASI SIMBOL KEAGAMAAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 492 KUHP NASIONAL},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.71456/sultan.v4i2.3052}
}
Kostenlos starten →