EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA

Marcelli Raffena, Josef Mario Monteiro, Jenny Ermalinda, Rafael Rape Tupen

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 17.06.2026 · 4 (1)

DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2008 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 17.06.2026. Verfasst von Marcelli Raffena und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata yang berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Populasi penelitian terdiri atas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata serta wajib pajak, dengan sampel sebanyak 31 responden yang ditentukan melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah telah dilakukan melalui mekanisme administratif berupa surat teguran, penagihan aktif, dan penerapan sanksi administratif, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih dominannya pendekatan persuasif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi wajib pajak, lemahnya pengawasan administratif, dan keterbatasan sumber daya aparatur menjadi faktor penghambat utama penegakan hukum pajak daerah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pajak daerah di Kabupaten Lembata masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi administratif yang lebih konsisten.

Zitieren

APA

Raffena, M., Monteiro, J. M., Ermalinda, J., & Tupen, R. R. (2026). PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(1). https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2008

Vancouver

Raffena M, Monteiro JM, Ermalinda J, Tupen RR. PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(1). doi:10.71456/sultan.v4i1.2008

BibTeX
@article{Raffena2026,
  author = {Raffena, Marcelli and Monteiro, Josef Mario and Ermalinda, Jenny and Tupen, Rafael Rape},
  title = {PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  doi = {10.71456/sultan.v4i1.2008}
}
Kostenlos starten →