EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

PENONAKTIFAN PBI-JKN

Aulia Husnafa Navila, Annasya Regina Sitio, Tsania Syawalia, Adelyne Chandra Fayra, Hana Fathimah, Keysha Octarina Silaban, Feby Alya, Sarah Diba, Abdul Ghofur, Hendika Dwinanda Wicaksana

SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial · 28.05.2026 · 4 (1) · 672-679

DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1875 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, online erschienen am 28.05.2026. Verfasst von Aulia Husnafa Navila und 9 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pemerintah mengimplementasikan skema PBI-JKN dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan, namun pada tahun 2025 terjadi peralihan basis data dari DTKS ke DTSEN yang berdampak pada penonaktifan sekitar 7,3 juta peserta sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya exclusion error serta melemahnya legitimasi negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penonaktifan PBI-JKN serta dampaknya terhadap akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder berupa kebijakan, regulasi, laporan, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang dipilih secara purposif, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan massal disebabkan oleh migrasi data administratif dari DTKS ke DTSEN yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan exclusion error dan banyak masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya saat membutuhkan layanan kesehatan. Kesimpulannya, kebijakan ini menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan serta menunjukkan kelemahan struktural dalam tata kelola data perlindungan sosial, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data, koordinasi antarlembaga, mekanisme pengaduan dan reaktivasi yang mudah diakses, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

Zitieren

APA

Navila, A. H., Sitio, A. R., Syawalia, T., Fayra, A. C., Fathimah, H., Silaban, K. O., Alya, F., Diba, S., Ghofur, A., & Wicaksana, H. D. (2026). PENONAKTIFAN PBI-JKN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(1), 672-679. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1875

Vancouver

Navila AH, Sitio AR, Syawalia T, Fayra AC, Fathimah H, Silaban KO, et al. PENONAKTIFAN PBI-JKN. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial. 2026;4(1):672-679. doi:10.71456/sultan.v4i1.1875

BibTeX
@article{Navila2026,
  author = {Navila, Aulia Husnafa and Sitio, Annasya Regina and Syawalia, Tsania and Fayra, Adelyne Chandra and Fathimah, Hana and Silaban, Keysha Octarina and Alya, Feby and Diba, Sarah and Ghofur, Abdul and Wicaksana, Hendika Dwinanda},
  title = {PENONAKTIFAN PBI-JKN},
  journal = {SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {672--679},
  doi = {10.71456/sultan.v4i1.1875}
}
Kostenlos starten →