EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Problematika Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik

Adinda Selina Syahputri Situmorang, Zulkarnain Nasution

JIS: Journal Islamic Studies · 20.08.2026 · 4 (2) · 756-770

DOI: 10.71456/jis.v4i2.2531 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift JIS: Journal Islamic Studies, online erschienen am 20.08.2026. Verfasst von Adinda Selina Syahputri Situmorang und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik melalui instrumen hukum pidana digital menunjukkan adanya ketegangan serius antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan kebebasan pers dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem normatif Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kaitannya dengan kerja jurnalistik serta merekonstruksi perlindungan hukum yang proporsional melalui perspektif Maqasid al-Shariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap UU Pers, UU ITE, perkembangan pengaturan delik penghinaan dalam KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta konsep Maqasid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama Pasal 27 ayat (3) tidak hanya terletak pada luasnya ruang penafsiran, tetapi pada ketidakjelasan batas antara serangan terhadap reputasi dan penyampaian informasi untuk kepentingan publik. Transformasi norma ke Pasal 27A dan kemudian ke dalam rezim KUHP memperbaiki sebagian konstruksi hukum, tetapi belum sepenuhnya menghapus risiko kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan jurnalistik memerlukan dua lapis pembatasan, yaitu prioritas mekanisme UU Pers secara prosedural dan pengujian kepentingan publik secara substantif. Melalui Maqasid al-Shariah, rekonstruksi tersebut dirumuskan berdasarkan empat parameter: legitimasi informasi, kepentingan publik, proporsionalitas, dan minimalisasi kemudaratan. Kerangka ini menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium tanpa meniadakan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Zitieren

APA

Situmorang, A. S. S., & Nasution, Z. (2026). Problematika Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik. JIS: Journal Islamic Studies, 4(2), 756-770. https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2531

Vancouver

Situmorang ASS, Nasution Z. Problematika Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik. JIS: Journal Islamic Studies. 2026;4(2):756-770. doi:10.71456/jis.v4i2.2531

BibTeX
@article{Situmorang2026,
  author = {Situmorang, Adinda Selina Syahputri and Nasution, Zulkarnain},
  title = {Problematika Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik},
  journal = {JIS: Journal Islamic Studies},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {756--770},
  doi = {10.71456/jis.v4i2.2531}
}
Kostenlos starten →