Kebijakan Kuota Sertifikasi Halal Gratis dan Kepastian Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perpanjangan Tenggat Kewajiban Hingga 2028
Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi · 12.11.2026 · 3 (2) · 1255-1265
DOI: 10.71417/j-sime.v3i2.2437 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi, online erschienen am 12.11.2026. Verfasst von Riki Hadi Winata und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kebijakan kuota sertifikasi halal gratis SEHATI 2026, perpanjangan tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 2028, serta kepastian hukum selama masa transisi. Penelitian menggunakan studi pustaka atas sumber primer dan sekunder dengan analisis isi. Temuan menunjukkan bahwa perpanjangan tenggat mengubah waktu pemenuhan, tetapi tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi UMK; tenggat dan kuota SEHATI merupakan instrumen berbeda yang saling melengkapi, bukan pengganti satu sama lain. Kuota membatasi kapasitas fasilitasi gratis, sehingga tidak menjamin seluruh UMK memperoleh layanan. Akses nyata juga bergantung pada kesesuaian kriteria penerima, kesiapan dokumen dan administrasi, pemahaman prosedur, serta mutu pendampingan. Karena itu, tambahan waktu hingga 2028 tidak dengan sendirinya mengatasi kesenjangan akses, terutama ketika kapasitas layanan terbatas dan informasi mengenai cakupan relaksasi tidak dipahami secara tepat. Kepastian hukum bergantung pada kejelasan hubungan antara kategori usaha dan produk, tenggat yang berlaku, persyaratan SEHATI, serta konsekuensi ketidakpatuhan setelah masa relaksasi berakhir. Kekeliruan memahami cakupan penundaan dapat membuat UMK salah memperkirakan waktu pemenuhan kewajiban dan berlakunya sanksi administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis kebijakan yang mempertemukan tenggat kewajiban, kuota dan akses fasilitasi, serta transisi sanksi dalam satu kerangka untuk menilai kepastian hukum UMK. Kebijakan perlu disertai informasi yang terpilah dan pendampingan yang mendukung akses, agar perpanjangan tenggat menjadi masa persiapan yang efektif tanpa mengaburkan kewajiban hukum.
Zitieren
APA
Winata, R. H., & Novita (2026). Kebijakan Kuota Sertifikasi Halal Gratis dan Kepastian Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perpanjangan Tenggat Kewajiban Hingga 2028. Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi, 3(2), 1255-1265. https://doi.org/10.71417/j-sime.v3i2.2437
Vancouver
Winata RH, Novita. Kebijakan Kuota Sertifikasi Halal Gratis dan Kepastian Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perpanjangan Tenggat Kewajiban Hingga 2028. Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi. 2026;3(2):1255-1265. doi:10.71417/j-sime.v3i2.2437
BibTeX
@article{Winata2026,
author = {Winata, Riki Hadi and Novita},
title = {Kebijakan Kuota Sertifikasi Halal Gratis dan Kepastian Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam Perpanjangan Tenggat Kewajiban Hingga 2028},
journal = {Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi},
year = {2026},
volume = {3},
number = {2},
pages = {1255--1265},
doi = {10.71417/j-sime.v3i2.2437}
}
EUVIMED