EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur)

Philipus Pambo, Cataryn V. Adam, Adriana Rodina Fallo, Ivan G. Fanggidae

Journal Education and Government Wiyata · 28.02.2026 · 4 (1) · 48-63

DOI: 10.71128/e-gov.v4i1.386 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal Education and Government Wiyata, online erschienen am 28.02.2026. Verfasst von Philipus Pambo und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari unsur BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mengklasifikasikan peran ke dalam peran aktif, partisipatif, dan pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa belum terlaksana secara optimal. Peran aktif BPD masih terbatas, terlihat dari belum tersusunnya agenda pengawasan yang terencana serta lemahnya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Peran partisipatif lebih dominan, di mana keterlibatan BPD umumnya terjadi hanya ketika terdapat undangan dari pemerintah desa. Sementara itu, peran pasif tercermin dari keterlibatan BPD yang bersifat administratif dan formalitas tanpa disertai analisis kritis maupun rekomendasi perbaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia BPD, minimnya pemahaman teknis pengawasan, serta kuatnya relasi sosial dan kekerabatan yang menghambat sikap kritis BPD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi anggota BPD, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Zitieren

APA

Pambo, P., Adam, C. V., Fallo, A. R., & Fanggidae, I. G. (2026). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur). Journal Education and Government Wiyata, 4(1), 48-63. https://doi.org/10.71128/e-gov.v4i1.386

Vancouver

Pambo P, Adam CV, Fallo AR, Fanggidae IG. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur). Journal Education and Government Wiyata. 2026;4(1):48-63. doi:10.71128/e-gov.v4i1.386

BibTeX
@article{Pambo2026,
  author = {Pambo, Philipus and Adam, Cataryn V. and Fallo, Adriana Rodina and Fanggidae, Ivan G.},
  title = {PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur)},
  journal = {Journal Education and Government Wiyata},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {48--63},
  doi = {10.71128/e-gov.v4i1.386}
}
Kostenlos starten →