IMPLEMENTASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH PADA MI SWASTA: STUDI KASUS MI SALAFIYAH NGALIAN KABUPATEN PEKALONGAN
IHTIROM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam · 31.10.2026 · 5 (2) · 463-481
DOI: 10.70412/itr.v5i2.487 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift IHTIROM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von Sukarno.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2018 dalam proses pemilihan dan pengangkatan kepala madrasah di MI Salafiyah Ngalian, Kabupaten Pekalongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi kepala madrasah, pengurus yayasan, wakil kepala madrasah, guru, komite, serta wali murid. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi menggunakan perspektif Van Meter dan Van Horn dengan pola pengelolaan yang dikaji melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 24 Tahun 2018 di MI Salafiyah Ngalian berlangsung melalui pola regulatif-partisipatif. Guru memiliki peran utama dalam proses pemilihan karena dianggap mengetahui kompetensi dan kualitas calon kepala madrasah, sedangkan yayasan berperan dalam koordinasi, pemberian pertimbangan, analisis calon, dan penetapan kepala madrasah. Pemilihan dilakukan secara berkala setiap empat tahun, melibatkan beberapa kandidat, dan berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pasca-pengangkatan, pengendalian dilakukan melalui evaluasi kinerja dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Faktor pendukung meliputi kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi yang menerima hasil pemilihan, dukungan masyarakat, dan koordinasi antarpihak. Adapun kendalanya meliputi keterbatasan kader calon kepala madrasah dan persoalan sumber daya keuangan yang menyebabkan tumpang tindih tugas. Penelitian ini tidak menyimpulkan terpenuhinya seluruh persyaratan PMA secara administratif karena tidak seluruh persyaratan diverifikasi melalui dokumen checklist. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi lebih tampak pada penerjemahan prinsip dan mekanisme pengangkatan ke dalam praktik kelembagaan melalui pembagian kewenangan antara guru dan yayasan.
Zitieren
APA
Sukarno (2026). IMPLEMENTASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH PADA MI SWASTA: STUDI KASUS MI SALAFIYAH NGALIAN KABUPATEN PEKALONGAN. IHTIROM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(2), 463-481. https://doi.org/10.70412/itr.v5i2.487
Vancouver
Sukarno. IMPLEMENTASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH PADA MI SWASTA: STUDI KASUS MI SALAFIYAH NGALIAN KABUPATEN PEKALONGAN. IHTIROM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2026;5(2):463-481. doi:10.70412/itr.v5i2.487
BibTeX
@article{Sukarno2026,
author = {Sukarno},
title = {IMPLEMENTASI PMA NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH PADA MI SWASTA: STUDI KASUS MI SALAFIYAH NGALIAN KABUPATEN PEKALONGAN},
journal = {IHTIROM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam},
year = {2026},
volume = {5},
number = {2},
pages = {463--481},
doi = {10.70412/itr.v5i2.487}
}
EUVIMED