PERAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Wasatiyah: Jurnal Hukum · 2023
DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.95 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Wasatiyah: Jurnal Hukum, 2023. Verfasst von M. Randhy Marthadinata und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. Pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. Adapun secara substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai kontribusi yang cukup signifikan untuk mencegah dan mengeliminir terjadinya praktik KKN dalam pembentukan kebijakan-kebijakan daerah, namun patut disesalkan sampai saat ini partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat terealisir;
Zitieren
APA
Marthadinata, M. R., & Ahmadi, F. (2023). PERAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Wasatiyah: Jurnal Hukum. https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i1.95
Vancouver
Marthadinata MR, Ahmadi F. PERAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Wasatiyah: Jurnal Hukum. 2023. doi:10.70338/wasatiyah.v4i1.95
BibTeX
@article{Marthadinata2023,
author = {Marthadinata, M. Randhy and Ahmadi, Faisal},
title = {PERAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS PADA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA},
journal = {Wasatiyah: Jurnal Hukum},
year = {2023},
doi = {10.70338/wasatiyah.v4i1.95}
}
EUVIMED