EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Regulasi Pemerintah Daerah terhadap Transportasi Umum Darat di Jakarta Tahun 2014-2024

Rayesha Mendy Sadikin, Anak Agung Ayu Rai Wahyuni, Putu Dyah Pradnya Paramitha

Jurnal Cakrawala Akademika · 27.07.2026 · 3 (1) · 77-88

DOI: 10.70182/jca.v3i1.2091 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Cakrawala Akademika, online erschienen am 27.07.2026. Verfasst von Rayesha Mendy Sadikin und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini mengkaji perkembangan regulasi transportasi umum oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2014–2024 dengan menelaah faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan, proses pengembangan regulasi, serta implikasinya terhadap masyarakat perkotaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pihak MRT Jakarta, pengemudi angkutan umum, aparat kepolisian, serta pengguna transportasi umum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dokumen kebijakan, data statistik, literatur ilmiah, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, kompleksitas kemacetan, tuntutan transportasi berkelanjutan, perubahan kerangka hukum nasional, serta dinamika politik pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 menjadi tonggak transformasi kebijakan dengan mengarahkan penyelenggaraan transportasi menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui pengembangan MRT, LRT, revitalisasi TransJakarta, integrasi antarmoda melalui JakLingko, modernisasi sistem pembayaran elektronik, serta pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa belum terintegrasinya tarif KRL Commuter Line, keterbatasan jaringan berbasis rel, belum meratanya konektivitas first mile–last mile, konflik dengan operator angkutan konvensional, dan perlunya penguatan koordinasi antarpemerintah. Kebijakan tersebut telah meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, integrasi transportasi publik, serta mendorong perubahan pola mobilitas dan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan regulasi transportasi DKI Jakarta merupakan proses historis yang terus berkembang, dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, dinamika politik, kapasitas kelembagaan, dan arah pembangunan kota.

Zitieren

APA

Sadikin, R. M., Wahyuni, A. A. A. R., & Paramitha, P. D. P. (2026). Regulasi Pemerintah Daerah terhadap Transportasi Umum Darat di Jakarta Tahun 2014-2024. Jurnal Cakrawala Akademika, 3(1), 77-88. https://doi.org/10.70182/jca.v3i1.2091

Vancouver

Sadikin RM, Wahyuni AAAR, Paramitha PDP. Regulasi Pemerintah Daerah terhadap Transportasi Umum Darat di Jakarta Tahun 2014-2024. Jurnal Cakrawala Akademika. 2026;3(1):77-88. doi:10.70182/jca.v3i1.2091

BibTeX
@article{Sadikin2026,
  author = {Sadikin, Rayesha Mendy and Wahyuni, Anak Agung Ayu Rai and Paramitha, Putu Dyah Pradnya},
  title = {Regulasi Pemerintah Daerah terhadap Transportasi Umum Darat di Jakarta Tahun 2014-2024},
  journal = {Jurnal Cakrawala Akademika},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1},
  pages = {77--88},
  doi = {10.70182/jca.v3i1.2091}
}
Kostenlos starten →