EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

TINJAUAN YURIDIS HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF ASAS OTONOMI PASIEN

Daniel Setiawan Nathan, Mutia Juliana, Shinta Femina, Riady Ashari

The Medical Journal of Hospital Management and Health Law · 2026

DOI: 10.70070/zjpev750 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift The Medical Journal of Hospital Management and Health Law, 2026. Verfasst von Daniel Setiawan Nathan und 3 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pendahuluan: Hak pasien untuk menolak tindakan medis merupakan konsekuensi logis dari asas otonomi pasien (patient autonomy) yang menjadi salah satu pilar etika dan hukum kedokteran modern. Meskipun hak ini telah diakui secara normatif dalam hukum kesehatan Indonesia, penerapannya dalam praktik klinis kerap menimbulkan ketegangan antara penghormatan terhadap kehendak pasien dan kewajiban tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa (beneficence) serta tidak merugikan pasien (non-maleficence). Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach) atas putusan pengadilan dalam dan luar negeri, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa hak menolak tindakan medis diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksananya, namun pengaturan tersebut belum secara rinci mengatur batas-batas penerapan hak tersebut, khususnya dalam kasus penolakan yang bersifat irasional, penolakan oleh pihak ketiga bagi pasien tidak cakap, serta penolakan dalam situasi kegawatdaruratan medis. Diskusi: Kajian komparatif atas putusan pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan berbagai yurisdiksi lain menunjukkan bahwa hak menolak tindakan medis bersifat hampir absolut bagi pasien kompeten, namun tetap memerlukan pemenuhan prosedur pemberian informasi yang memadai (informed refusal) dan penilaian kapasitas yang cermat agar penolakan tersebut sungguh-sungguh merupakan ekspresi otonomi, bukan akibat gangguan kapasitas yang tidak terdeteksi. Kesimpulan: Diperlukan penguatan regulasi teknis mengenai prosedur informed refusal, kriteria penilaian kapasitas pasien yang menolak tindakan medis, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menghormati penolakan pasien secara sah, guna menjamin kepastian hukum sekaligus penghormatan terhadap otonomi pasien.

Zitieren

APA

Nathan, D. S., Juliana, M., Femina, S., & Ashari, R. (2026). TINJAUAN YURIDIS HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF ASAS OTONOMI PASIEN. The Medical Journal of Hospital Management and Health Law. https://doi.org/10.70070/zjpev750

Vancouver

Nathan DS, Juliana M, Femina S, Ashari R. TINJAUAN YURIDIS HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF ASAS OTONOMI PASIEN. The Medical Journal of Hospital Management and Health Law. 2026. doi:10.70070/zjpev750

BibTeX
@article{Nathan2026,
  author = {Nathan, Daniel Setiawan and Juliana, Mutia and Femina, Shinta and Ashari, Riady},
  title = {TINJAUAN YURIDIS HAK PASIEN MENOLAK TINDAKAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF ASAS OTONOMI PASIEN},
  journal = {The Medical Journal of Hospital Management and Health Law},
  year = {2026},
  doi = {10.70070/zjpev750}
}
Kostenlos starten →