TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2026
The Medical Journal of Hospital Management and Health Law · 2026
DOI: 10.70070/b3rtas39 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift The Medical Journal of Hospital Management and Health Law, 2026. Verfasst von Daniel Setiawan Nathan und 3 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Pendahuluan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/57/2026 memperkenalkan status Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) sebagai kategori baru rumah sakit pendidikan yang menjadi penyelenggara utama pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis dan subspesialis, menggantikan sebagian pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022, namun penetapan status tersebut menimbulkan sejumlah persoalan yuridis terkait kedudukan norma, tata kelola jejaring, dan kesiapan kelembagaan rumah sakit. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kelembagaan (institutional approach) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian: Kepmenkes Nomor 57 Tahun 2026 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, yang menetapkan syarat penetapan RSPPU, tata cara verifikasi, pembentukan jejaring rumah sakit dan wahana pendidikan, unit fungsional pendidikan, kesehatan finansial berbasis EBITDA, serta kesejahteraan, anti-perundungan, duty hours, dan imbalan jasa peserta didik sebagai persyaratan administratif. Diskusi: Penempatan norma-norma yang secara substansial bersifat pengaturan (regelend) pada tingkat keputusan menteri menimbulkan persoalan kesesuaian dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, sementara pengalaman rumah sakit pendidikan di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pendidikan sangat bergantung pada kejelasan pembagian peran antar-pemangku kepentingan dan mekanisme akreditasi yang independen. Kesimpulan: Diperlukan penguatan payung hukum penetapan RSPPU serta harmonisasi dengan norma akreditasi rumah sakit dan pendidikan kedokteran, disertai penguatan kapasitas rumah sakit swasta dan daerah agar pemerataan status RSPPU dapat mendukung pemerataan produksi dokter spesialis di Indonesia.
Zitieren
APA
Nathan, D. S., Juliana, M., Femina, S., & Ashari, R. (2026). TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2026. The Medical Journal of Hospital Management and Health Law. https://doi.org/10.70070/b3rtas39
Vancouver
Nathan DS, Juliana M, Femina S, Ashari R. TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2026. The Medical Journal of Hospital Management and Health Law. 2026. doi:10.70070/b3rtas39
BibTeX
@article{Nathan2026,
author = {Nathan, Daniel Setiawan and Juliana, Mutia and Femina, Shinta and Ashari, Riady},
title = {TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2026},
journal = {The Medical Journal of Hospital Management and Health Law},
year = {2026},
doi = {10.70070/b3rtas39}
}
EUVIMED