EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Position and Authority of the Head of Wailapia Hamlet in the Western Seram Government System According to the Minister of Home Affairs Regulation Number 29 of 2010

La Man, Marthinus Johanes Saptenno, S. D. Bayanyanan

Discourse Journal on Law and Society · 21.08.2026 · 2 (3) · 07-19

DOI: 10.70062/djls.v2i3.191 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Discourse Journal on Law and Society, online erschienen am 21.08.2026. Verfasst von La Man und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kewenangan Kepala Dusun Wailapia dalam sistem pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 dan implikasi dualisme kepemimpinan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai status administratif Dusun Wailapia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik, pembangunan, administrasi kependudukan, dan hak-hak masyarakat. Harmonisasi kebijakan, penegasan batas wilayah, dan mediasi pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif. Kata kunci: status, kewenangan, kepala dusun, pemerintah desa, kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kewenangan Kepala Dusun Wailapia dalam sistem pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 dan implikasi dualisme kepemimpinan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait status administratif Dusun Wailapia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik, pembangunan, administrasi kependudukan, dan hak-hak masyarakat. Harmonisasi kebijakan, penegasan batas wilayah, dan mediasi pemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif. Kata kunci: status, kewenangan, kepala dusun, pemerintah desa, kepastian hukum.

Zitieren

APA

Man, L., Saptenno, M. J., & Bayanyanan, S. D. (2026). Position and Authority of the Head of Wailapia Hamlet in the Western Seram Government System According to the Minister of Home Affairs Regulation Number 29 of 2010. Discourse Journal on Law and Society, 2(3), 07-19. https://doi.org/10.70062/djls.v2i3.191

Vancouver

Man L, Saptenno MJ, Bayanyanan SD. Position and Authority of the Head of Wailapia Hamlet in the Western Seram Government System According to the Minister of Home Affairs Regulation Number 29 of 2010. Discourse Journal on Law and Society. 2026;2(3):07-19. doi:10.70062/djls.v2i3.191

BibTeX
@article{Man2026,
  author = {Man, La and Saptenno, Marthinus Johanes and Bayanyanan, S. D.},
  title = {Position and Authority of the Head of Wailapia Hamlet in the Western Seram Government System According to the Minister of Home Affairs Regulation Number 29 of 2010},
  journal = {Discourse Journal on Law and Society},
  year = {2026},
  volume = {2},
  number = {3},
  pages = {07--19},
  doi = {10.70062/djls.v2i3.191}
}
Kostenlos starten →