EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia (Studi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974)

Ahmad Furqan Darajat

TAFAQQUH · 2016

DOI: 10.70032/59mm7m81 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift TAFAQQUH, 2016. Verfasst von Ahmad Furqan Darajat.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat aturan diantaranya mengenai batas usia minimal perkawinan, dan hal ini telah dituangkan dalam uu No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun karena kerang dianggap bertolak belakang dengan ajaran agama maupun adat perlu untuk meluruskan permasalahan ini dengan mencari sumber hukum dan latar belakang terciptanya aturan batas usia minimal ini, berikut implikasinya bagi masyarakat indonesia pada masa-masa setelahnya. Dengan pendekatan sosiologis serta teori perubahan sosial ditemukan fakta bahwa dahulu semenjak kemerdekaan banyak sekali problema rumah tangga yang menumbuhkan masalah sosial. Masalah itu antara lain: meningkatnya perceraian, banyaknya perkawinan anak-anak, dan lain sebagainya, kemudian semenjak di undang-undangkan UU No. 1 tahun 1974 khususnya batas usia minimal perkawinan mampu mengurangi perkawinan pada usia muda dan mengubah cara pandang masyarakat dengan menekankan efek negatif perkawinan pada masa itu.

Zitieren

APA

Darajat, A. F. (2016). Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia (Studi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974). TAFAQQUH. https://doi.org/10.70032/59mm7m81

Vancouver

Darajat AF. Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia (Studi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974). TAFAQQUH. 2016. doi:10.70032/59mm7m81

BibTeX
@article{Darajat2016,
  author = {Darajat, Ahmad Furqan},
  title = {Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Indonesia (Studi Terhadap UU No. 1 Tahun 1974)},
  journal = {TAFAQQUH},
  year = {2016},
  doi = {10.70032/59mm7m81}
}
Kostenlos starten →