EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

Askolani Jasi, Dodi Irama

IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM · 10.10.2026 · 4 (2) · 58-68

DOI: 10.69916/iuris.v4i2.651 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM, online erschienen am 10.10.2026. Verfasst von Askolani Jasi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.

Zitieren

APA

Jasi, A., & Irama, D. (2026). Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM, 4(2), 58-68. https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.651

Vancouver

Jasi A, Irama D. Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM. 2026;4(2):58-68. doi:10.69916/iuris.v4i2.651

BibTeX
@article{Jasi2026,
  author = {Jasi, Askolani and Irama, Dodi},
  title = {Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT},
  journal = {IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {58--68},
  doi = {10.69916/iuris.v4i2.651}
}
Kostenlos starten →