EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peter Guntara, Devi Fahwi Kurniastuti, Nanda Puspitasari Wardoyo

Synergy: Journal of Collaborative Sciences · 2026

DOI: 10.69836/synergy.v2i1.149 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Synergy: Journal of Collaborative Sciences, 2026. Verfasst von Peter Guntara und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.

Zitieren

APA

Guntara, P., Kurniastuti, D. F., & Wardoyo, N. P. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Synergy: Journal of Collaborative Sciences. https://doi.org/10.69836/synergy.v2i1.149

Vancouver

Guntara P, Kurniastuti DF, Wardoyo NP. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Synergy: Journal of Collaborative Sciences. 2026. doi:10.69836/synergy.v2i1.149

BibTeX
@article{Guntara2026,
  author = {Guntara, Peter and Kurniastuti, Devi Fahwi and Wardoyo, Nanda Puspitasari},
  title = {Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual},
  journal = {Synergy: Journal of Collaborative Sciences},
  year = {2026},
  doi = {10.69836/synergy.v2i1.149}
}
Kostenlos starten →