Problematika Kewenangan Pengawasan DPRD terhadap APBD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Ethos and Pragmatic Law Review · 02.11.2026 · 2 (2) · 274-285
DOI: 10.69836/ethos.v2i2.419 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ethos and Pragmatic Law Review, online erschienen am 02.11.2026. Verfasst von Muhamad Rizal Suyanto und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memastikan terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan kewenangan pengawasan secara formal tidak secara otomatis menjamin efektivitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum, ruang lingkup, dan batas kewenangan pengawasan DPRD terhadap APBD serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi penelaahan peraturan perundang-undangan, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah memberikan dasar kewenangan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kewenangan kelembagaan secara formal, tetapi juga pada kejelasan prosedur pengawasan, akses terhadap informasi publik yang relevan, serta ketersediaan mekanisme tindak lanjut yang terukur. Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, menjadi parameter penting dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mekanisme checks and balances antara DPRD dan kepala daerah dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan serta batas-batas hukum masing-masing lembaga. Fungsi pengawasan DPRD juga perlu dibedakan dari kewenangan pemeriksaan keuangan yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penguatan pengawasan DPRD memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta tindak lanjut hasil pengawasan secara sistematis guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Zitieren
APA
Suyanto, M. R., & Mahardeka, T. J. (2026). Problematika Kewenangan Pengawasan DPRD terhadap APBD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Ethos and Pragmatic Law Review, 2(2), 274-285. https://doi.org/10.69836/ethos.v2i2.419
Vancouver
Suyanto MR, Mahardeka TJ. Problematika Kewenangan Pengawasan DPRD terhadap APBD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Ethos and Pragmatic Law Review. 2026;2(2):274-285. doi:10.69836/ethos.v2i2.419
BibTeX
@article{Suyanto2026,
author = {Suyanto, Muhamad Rizal and Mahardeka, Triana Justitia},
title = {Problematika Kewenangan Pengawasan DPRD terhadap APBD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah},
journal = {Ethos and Pragmatic Law Review},
year = {2026},
volume = {2},
number = {2},
pages = {274--285},
doi = {10.69836/ethos.v2i2.419}
}
EUVIMED