EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Cirebon

Dinar Layung Ungu Putra Hendrayana, Muhamad Noupel, Elisya Maullida Fadlillah, Raihan Nurdiana

Ethos and Pragmatic Law Review · 20.11.2026 · 2 (2) · 299-309

DOI: 10.69836/ethos.v2i2.418 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Ethos and Pragmatic Law Review, online erschienen am 20.11.2026. Verfasst von Dinar Layung Ungu Putra Hendrayana und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Latar Belakang: Kota Cirebon mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan, namun kualitas suatu peraturan daerah ditentukan tidak hanya oleh keberadaannya, melainkan juga oleh keselarasannya dengan norma yang lebih tinggi dan cara pembentukannya. Tujuan: Artikel ini menganalisis keselarasan vertikal Perda tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta mengkaji pengintegrasian asas pemajuan kebudayaan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam substansinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kontekstual. Bahan hukum primer menjadi data utama dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif; dokumentasi yang diakses selama penempatan Praktik Pengalaman Lapangan di Sekretariat DPRD Kota Cirebon hanya berfungsi sebagai konteks pendukung. Hasil: Perda tersebut secara umum selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dari sisi kewenangan, asas, ruang lingkup, serta kerangka pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pengaturan cagar budaya harus dibaca melalui asas lex specialis derogat legi generali terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Belum adanya Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana menjadikan implementasi bertumpu pada diskresi administratif yang berisiko melahirkan norma abu-abu (grey norm). Dokumentasi yang tersedia bagi peneliti belum cukup untuk memastikan terpenuhinya partisipasi bermakna, yang merupakan keterbatasan bukti dan bukan bukti ketiadaannya. Kesimpulan: Kualitas peraturan daerah perlu dinilai dari harmonisasi lintas sektor, kejelasan aturan pelaksana, dan partisipasi publik yang terdokumentasi.

Zitieren

APA

Hendrayana, D. L. U. P., Noupel, M., Fadlillah, E. M., & Nurdiana, R. (2026). Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Cirebon. Ethos and Pragmatic Law Review, 2(2), 299-309. https://doi.org/10.69836/ethos.v2i2.418

Vancouver

Hendrayana DLUP, Noupel M, Fadlillah EM, Nurdiana R. Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Cirebon. Ethos and Pragmatic Law Review. 2026;2(2):299-309. doi:10.69836/ethos.v2i2.418

BibTeX
@article{Hendrayana2026,
  author = {Hendrayana, Dinar Layung Ungu Putra and Noupel, Muhamad and Fadlillah, Elisya Maullida and Nurdiana, Raihan},
  title = {Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Cirebon},
  journal = {Ethos and Pragmatic Law Review},
  year = {2026},
  volume = {2},
  number = {2},
  pages = {299--309},
  doi = {10.69836/ethos.v2i2.418}
}
Kostenlos starten →