Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan
Ethos and Pragmatic Law Review · 02.11.2026 · 2 (2) · 260-273
DOI: 10.69836/ethos.v2i2.416 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ethos and Pragmatic Law Review, online erschienen am 02.11.2026. Verfasst von Sigit Gunawan und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap individu tanpa memandang kondisi ekonomi dan sosial. Namun, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, antara lain keterbatasan biaya, rendahnya pemahaman hukum, kesulitan mengakses layanan hukum, serta terbatasnya ketersediaan pendampingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu serta mengidentifikasi strategi optimalisasi pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap kegiatan pelayanan bantuan hukum dan wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan akses keadilan melalui pemberian konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, penyusunan dokumen hukum, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan untuk mengatasi berbagai kendala, khususnya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum, kesulitan mengakses layanan, persyaratan administratif, keterbatasan sumber daya kelembagaan, dan kompleksitas perkara hukum. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi optimalisasi pelayanan bantuan hukum, meliputi penguatan sistem penerimaan dan pengelolaan perkara, peningkatan kompetensi pemberi bantuan hukum, perluasan akses informasi layanan, pemanfaatan teknologi digital dengan tetap menjaga kerahasiaan penerima bantuan, penguatan kerja sama kelembagaan, serta evaluasi kualitas pelayanan secara berkala. Penelitian ini menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum yang efektif harus mudah diakses, responsif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang setara.
Zitieren
APA
Gunawan, S., & Mulyati, D. S. (2026). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. Ethos and Pragmatic Law Review, 2(2), 260-273. https://doi.org/10.69836/ethos.v2i2.416
Vancouver
Gunawan S, Mulyati DS. Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. Ethos and Pragmatic Law Review. 2026;2(2):260-273. doi:10.69836/ethos.v2i2.416
BibTeX
@article{Gunawan2026,
author = {Gunawan, Sigit and Mulyati, Dede Sri},
title = {Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan},
journal = {Ethos and Pragmatic Law Review},
year = {2026},
volume = {2},
number = {2},
pages = {260--273},
doi = {10.69836/ethos.v2i2.416}
}
EUVIMED