Analisis Literasi Hukum Masyarakat terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah
Ethos and Pragmatic Law Review · 02.11.2026 · 2 (2) · 248-259
DOI: 10.69836/ethos.v2i2.414 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ethos and Pragmatic Law Review, online erschienen am 02.11.2026. Verfasst von Irma Maulida und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi hukum masyarakat terhadap kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keraguan masyarakat terhadap kedudukan dan nilai pembuktian sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum dan batas kekuatan pembuktiannya masih belum seragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan desain penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan satu orang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji hasil wawancara dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum mengenai pendaftaran tanah serta kekuatan pembuktian sertifikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengenal sertifikat sebagai dokumen penting yang membuktikan hak kepemilikan atas tanah. Namun, sebagian masyarakat masih keliru memahami kedudukan hukumnya dengan menganggap sertifikat sebagai alat bukti mutlak yang tidak dapat dibantah, sedangkan sebagian lainnya menyamakan kekuatan pembuktiannya dengan dokumen pertanahan lain, seperti Letter C, girik, dan bukti pembayaran pajak tanah. Keraguan terhadap kekuatan pembuktian sertifikat berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum pertanahan, informasi yang diperoleh secara turun-temurun dari keluarga dan lingkungan masyarakat, pengalaman sengketa tanah dan klaim dari pihak lain, serta kesulitan memahami istilah hukum yang bersifat teknis. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum pertanahan secara berkelanjutan dan mudah diakses melalui keterlibatan pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, serta Notaris/PPAT guna meningkatkan pemahaman masyarakat, membedakan fungsi hukum berbagai dokumen pertanahan, dan memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah.
Zitieren
APA
Maulida, I., Alfiyah, R., & Amalah, V. F. (2026). Analisis Literasi Hukum Masyarakat terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah. Ethos and Pragmatic Law Review, 2(2), 248-259. https://doi.org/10.69836/ethos.v2i2.414
Vancouver
Maulida I, Alfiyah R, Amalah VF. Analisis Literasi Hukum Masyarakat terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah. Ethos and Pragmatic Law Review. 2026;2(2):248-259. doi:10.69836/ethos.v2i2.414
BibTeX
@article{Maulida2026,
author = {Maulida, Irma and Alfiyah, Rizka and Amalah, Vi Fikriana},
title = {Analisis Literasi Hukum Masyarakat terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah},
journal = {Ethos and Pragmatic Law Review},
year = {2026},
volume = {2},
number = {2},
pages = {248--259},
doi = {10.69836/ethos.v2i2.414}
}
EUVIMED