EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing terhadap Tanah Warisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016)

Siti Fatiya Hasanah, Anggien Putri Dinanti, Nabila Mersita

Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology · 30.10.2026 · 4 (3) · 11835-11842

DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14535 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, online erschienen am 30.10.2026. Verfasst von Siti Fatiya Hasanah und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 16 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris Warga Negara Asing (WNA) terhadap tanah warisan di Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 782 PK/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan asing tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Namun, hak untuk menerima warisan harus dibedakan dari hak untuk mempertahankan Hak Milik atas tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak dapat mempertahankan Hak Milik atas tanah secara permanen dan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun apabila memperolehnya melalui pewarisan tanpa wasiat. Dalam perspektif HPI, asas lex rei sitae menegaskan bahwa status dan kepemilikan tanah mengikuti hukum negara tempat tanah tersebut berada. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dan mempertahankan hak Ny. Liem Mien Nio untuk menguasai serta menikmati manfaat ekonomi dari rumah peninggalan suaminya sampai ia meninggal dunia atau menikah lagi. Hak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian Hak Milik atas tanah kepada WNA. Dengan demikian, penyelesaian perkara waris lintas negara harus memperhatikan hak keperdataan ahli waris sekaligus pembatasan kepemilikan tanah berdasarkan hukum Indonesia.

Zitieren

APA

Hasanah, S. F., Dinanti, A. P., & Mersita, N. (2026). Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing terhadap Tanah Warisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016). Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4(3), 11835-11842. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14535

Vancouver

Hasanah SF, Dinanti AP, Mersita N. Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing terhadap Tanah Warisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016). Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. 2026;4(3):11835-11842. doi:10.69693/ijmst.v4i3.14535

BibTeX
@article{Hasanah2026,
  author = {Hasanah, Siti Fatiya and Dinanti, Anggien Putri and Mersita, Nabila},
  title = {Kedudukan Ahli Waris Warga Negara Asing terhadap Tanah Warisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016)},
  journal = {Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {11835--11842},
  doi = {10.69693/ijmst.v4i3.14535}
}
Kostenlos starten →