Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology · 02.06.2026 · 4 (2) · 1213-1219
DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9593 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, online erschienen am 02.06.2026. Verfasst von Gunadi Gunadi und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 11 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Dalam ekosistem bisnis kontemporer, instrumen utang-piutang memegang peranan krusial sebagai katalis pembiayaan, namun eskalasi kompleksitas ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis dan komplementer dari rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memitigasi risiko insolvensi dan menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (legal research) dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan dan PKPU merupakan dua instrumen komplementer yang saling melengkapi dalam mengeliminasi tindakan eksekusi piutang secara sepihak. Hukum kepailitan memberikan perlindungan melalui peletakan sita umum untuk menjamin distribusi boedel pailit yang proporsional berdasarkan asas paritas creditorum dan stratifikasi kreditor. Sebaliknya, PKPU bertindak sebagai instrumen penyelamatan korporasi yang memberikan stimulus waktu bagi debitor solven untuk melakukan restrukturisasi keuangan melalui proposal perdamaian tanpa kehilangan kendali manajerial secara absolut. Namun, pada tataran empiris di Pengadilan Niaga, penegakan norma ini masih dihadapkan pada tantangan malapraktik yuridis berupa penyalahgunaan PKPU oleh pihak yang beriktikad buruk. Kesimpulannya, efikasi hukum kepailitan tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan sangat determinan pada transparansi finansial debitor, kualitas pembuktian, dan konsistensi yurisprudensi hakim dalam menegakkan asas keseimbangan guna mewujudkan kepastian hukum yang dapat diprediksi demi stabilitas ekonomi nasional.
Zitieren
APA
Gunadi, G., Graha, A. S., Sumiadi, S., Hernowo, R., & Setjoatmadja, S. (2026). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4(2), 1213-1219. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9593
Vancouver
Gunadi G, Graha AS, Sumiadi S, Hernowo R, Setjoatmadja S. Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. 2026;4(2):1213-1219. doi:10.69693/ijmst.v4i2.9593
BibTeX
@article{Gunadi2026,
author = {Gunadi, Gunadi and Graha, Andri Setiya and Sumiadi, Sumiadi and Hernowo, Ridho and Setjoatmadja, Sylvia},
title = {Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang},
journal = {Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology},
year = {2026},
volume = {4},
number = {2},
pages = {1213--1219},
doi = {10.69693/ijmst.v4i2.9593}
}
EUVIMED