Pengaturan Sanksi Terhadap Pedagang (Merchant) Atas Tindakan Membebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi Kartu Kredit Dalam Peraturan Bank Indonesia
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 20.11.2026 · 4 (4) · 5411-5427
DOI: 10.69693/ijim.v4i4.3474 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 20.11.2026. Verfasst von Nabila Nastiti und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 30 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penggunaan kartu kredit menimbulkan permasalahan berupa pembebanan biaya tambahan (surcharge) atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa oleh pedagang (merchant) kepada nasabah pemegang kartu kredit (cardholder). Pengaturan surcharge telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, namun ketentuan sanksi terhadap merchant masih belum tegas. Sanksi tersebut didasarkan pada kewajiban Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan bank (acquirer) untuk menghentikan kerja sama dengan merchant yang melakukan pelanggaran. Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum dalam penerapan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembebanan biaya tambahan (surcharge) pada transaksi kartu kredit serta pengaturan sanksi terhadap merchant yang membebankan biaya tambahan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan surcharge pada transaksi kartu kredit tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Larangan pembebanan surcharge telah diatur secara jelas. Namun, ketentuan sanksi administratif terhadap merchant belum memiliki standar penerapan yang tegas. Akibatnya, penerapan sanksi berdasarkan perjanjian antara merchant dan bank (acquirer) dapat berbeda antarbank. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma (vague norm) yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas sebagai norma dasar untuk menjamin keseragaman penerapan sanksi dan kepastian hukum.
Zitieren
APA
Nastiti, N., Fauzi, W., & Anggunsuri, U. (2026). Pengaturan Sanksi Terhadap Pedagang (Merchant) Atas Tindakan Membebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi Kartu Kredit Dalam Peraturan Bank Indonesia. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(4), 5411-5427. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3474
Vancouver
Nastiti N, Fauzi W, Anggunsuri U. Pengaturan Sanksi Terhadap Pedagang (Merchant) Atas Tindakan Membebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi Kartu Kredit Dalam Peraturan Bank Indonesia. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(4):5411-5427. doi:10.69693/ijim.v4i4.3474
BibTeX
@article{Nastiti2026,
author = {Nastiti, Nabila and Fauzi, Wetria and Anggunsuri, Upita},
title = {Pengaturan Sanksi Terhadap Pedagang (Merchant) Atas Tindakan Membebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Pada Transaksi Kartu Kredit Dalam Peraturan Bank Indonesia},
journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
year = {2026},
volume = {4},
number = {4},
pages = {5411--5427},
doi = {10.69693/ijim.v4i4.3474}
}
EUVIMED