EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pokok Kerja Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

I Nyoman Widi Antara, Ana Rahmatyar, M. Sofian Assaori

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 07.11.2026 · 4 (4) · 3988-3997

DOI: 10.69693/ijim.v4i4.3334 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 07.11.2026. Verfasst von I Nyoman Widi Antara und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 22 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan humanis. Namun demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih mengandung beberapa persoalan normatif berkaitan dengan kriteria dan mekanisme pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana pokok kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis penerapannya ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah diatur sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan mempertimbangkan keadaan terdakwa, antara lain kemampuan kerja, riwayat sosial, persetujuan terdakwa, keselamatan kerja, agama atau keyakinan, serta kemampuan membayar pidana denda. Meskipun demikian, masih terdapat kekaburan norma, khususnya mengenai parameter kemampuan kerja, riwayat sosial, larangan komersialisasi, alasan yang sah atas tidak dilaksanakannya pidana kerja sosial, serta mekanisme pengawasan. Ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, pidana kerja sosial memiliki potensi untuk memberikan pemidanaan yang lebih proporsional, mengurangi dampak negatif pidana penjara jangka pendek, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dari aspek kepastian hukum masih diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.

Zitieren

APA

Antara, I. N. W., Rahmatyar, A., & Assaori, M. S. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pokok Kerja Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(4), 3988-3997. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3334

Vancouver

Antara INW, Rahmatyar A, Assaori MS. Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pokok Kerja Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(4):3988-3997. doi:10.69693/ijim.v4i4.3334

BibTeX
@article{Antara2026,
  author = {Antara, I Nyoman Widi and Rahmatyar, Ana and Assaori, M. Sofian},
  title = {Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pokok Kerja Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {3988--3997},
  doi = {10.69693/ijim.v4i4.3334}
}
Kostenlos starten →