EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Pelarangan Ulama Terhadap Organ Tunggal Saat Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin

Mohd Fazli Ikbal, Tasnim Rahman Fitra

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 03.11.2026 · 4 (4) · 3529-3541

DOI: 10.69693/ijim.v4i4.3260 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 03.11.2026. Verfasst von Mohd Fazli Ikbal und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelarangan organ tunggal pada resepsi pernikahan di Desa Durian Lecah, Kabupaten Merangin, berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kebijakan ini berawal dari fatwa ulama Pesantren Nurul Yaqin sekitar tahun 1970-an yang kemudian dilembagakan melalui Peraturan Desa. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, kewenangan desa dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan, tetapi keabsahan Peraturan Desa tetap bergantung pada kewenangan pembentukan, prosedur, materi muatan, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pembatasan hak dalam kondisi tertentu, tetapi tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk pelarangan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dianalisis melalui prinsip sadd al-dzari’ah dan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan agama, akal, dan keturunan dari dampak yang dinilai merugikan. Dukungan pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat memperkuat penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut, meskipun sebagian masyarakat menghendaki pengaturan yang lebih proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelarangan organ tunggal perlu dikaji secara seimbang dengan mempertimbangkan dasar hukum, kemaslahatan, dan aspirasi masyarakat.

Zitieren

APA

Ikbal, M. F., & Fitra, T. R. (2026). Pelarangan Ulama Terhadap Organ Tunggal Saat Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(4), 3529-3541. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3260

Vancouver

Ikbal MF, Fitra TR. Pelarangan Ulama Terhadap Organ Tunggal Saat Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(4):3529-3541. doi:10.69693/ijim.v4i4.3260

BibTeX
@article{Ikbal2026,
  author = {Ikbal, Mohd Fazli and Fitra, Tasnim Rahman},
  title = {Pelarangan Ulama Terhadap Organ Tunggal Saat Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {3529--3541},
  doi = {10.69693/ijim.v4i4.3260}
}
Kostenlos starten →