Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 22.08.2026 · 4 (3) · 11034-11045
DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2373 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 22.08.2026. Verfasst von Nanik Widihastuti und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 15 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi beban perkara yang sangat masif, khususnya tindak pidana konvensional seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dan penadahan. Penyelesaian perkara pidana yang cenderung formal, panjang, dan memerlukan sumber daya besar mendorong kebutuhan terhadap mekanisme penyederhanaan prosedur dalam pembaruan hukum acara pidana. Kebutuhan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining) dan pemaafan hakim (judicial pardon). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pengaturan dan hubungan antara plea bargaining dan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan KUHAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut memiliki orientasi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi dalam mewujudkan peradilan pidana yang efektif, humanis, dan berkeadilan substantif. Plea bargaining terutama berorientasi pada proses melalui pengakuan bersalah terdakwa dan penyederhanaan pemeriksaan perkara, sedangkan pemaafan hakim berorientasi pada hasil berupa pertimbangan terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan kondisi yang melingkupi tindak pidana. Kedua mekanisme tersebut berpotensi mengurangi beban perkara dan overcrowding lembaga pemasyarakatan apabila diterapkan secara proporsional dengan tetap menjamin perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, pengawasan hakim, dan kepastian hukum. Dengan demikian, harmonisasi keduanya dapat mendukung pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih sederhana, cepat, efisien, proporsional, serta berorientasi pada pemulihan dan perlindungan martabat manusia secara berkelanjutan.
Zitieren
APA
Widihastuti, N., Budi, R. S., Sudrajat, A., Apon, R. W. M., & Durahman, D. (2026). Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 11034-11045. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2373
Vancouver
Widihastuti N, Budi RS, Sudrajat A, Apon RWM, Durahman D. Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):11034-11045. doi:10.69693/ijim.v4i3.2373
BibTeX
@article{Widihastuti2026,
author = {Widihastuti, Nanik and Budi, Rano Setia and Sudrajat, Ajat and Apon, Roy Wicaksono Michel and Durahman, Dani},
title = {Analisa Plea Bergaining Dan Pemaafan Hakim Dalam KUHP dan KUHAP},
journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
year = {2026},
volume = {4},
number = {3},
pages = {11034--11045},
doi = {10.69693/ijim.v4i3.2373}
}
EUVIMED