EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Kajian Hukum Terhadap Penerapan Citizen Lawsuit Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Kasus Pembangunan Pagar Laut Di Kawasan PIK 2

Roy Jinto Ferianto, Christopher Arbun Kiman, M. Amilun Roodlin, Andi Riswan Oktafianto, Arief Bachtiar, Hernawati RAS

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 19.08.2026 · 4 (3) · 9822-9832

DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2196 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 19.08.2026. Verfasst von Roy Jinto Ferianto und 5 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 32 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perlindungan lingkungan hidup merupakan kewajiban konstitusional negara sekaligus hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, mekanisme citizen lawsuit menjadi salah satu instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah atas dugaan kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum citizen lawsuit dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam kasus pembangunan pagar laut di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis terhadap peraturan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citizen lawsuit merupakan doktrin hukum yang berkembang (developing legal doctrine) dan telah memperoleh pengakuan melalui praktik peradilan sebagai bentuk perluasan akses terhadap keadilan (access to justice), meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam kasus pembangunan pagar laut di Kawasan PIK 2, mekanisme citizen lawsuit memiliki relevansi sebagai instrumen hukum untuk menguji dugaan kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme ini juga berfungsi memperkuat kontrol yudisial terhadap kebijakan publik, meningkatkan akuntabilitas negara, serta mendorong penyelenggaraan pembangunan yang selaras dengan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Zitieren

APA

Ferianto, R. J., Kiman, C. A., Roodlin, M. A., Oktafianto, A. R., Bachtiar, A., & RAS, H. (2026). Kajian Hukum Terhadap Penerapan Citizen Lawsuit Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Kasus Pembangunan Pagar Laut Di Kawasan PIK 2. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 9822-9832. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2196

Vancouver

Ferianto RJ, Kiman CA, Roodlin MA, Oktafianto AR, Bachtiar A, RAS H. Kajian Hukum Terhadap Penerapan Citizen Lawsuit Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Kasus Pembangunan Pagar Laut Di Kawasan PIK 2. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):9822-9832. doi:10.69693/ijim.v4i3.2196

BibTeX
@article{Ferianto2026,
  author = {Ferianto, Roy Jinto and Kiman, Christopher Arbun and Roodlin, M. Amilun and Oktafianto, Andi Riswan and Bachtiar, Arief and RAS, Hernawati},
  title = {Kajian Hukum Terhadap Penerapan Citizen Lawsuit Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Kasus Pembangunan Pagar Laut Di Kawasan PIK 2},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {9822--9832},
  doi = {10.69693/ijim.v4i3.2196}
}
Kostenlos starten →