EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)

Femi Riska Untung S, Zulfikar Zulfikar, Men Wih Widiatno

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 18.08.2026 · 4 (3) · 9505-9518

DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2158 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 18.08.2026. Verfasst von Femi Riska Untung S und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 27 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis kriminalisasi sebagai instrumen penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 pada perkara Baiq Nuril Maknun, serta merumuskan reorientasi penegakan hukum pidana melalui teori hukum responsif dan prinsip konstitusionalisme modern. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif untuk menguji konstruksi unsur delik, mens rea, relasi kuasa, dan perlindungan hak konstitusional korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 mencerminkan penerapan hukum yang positivistik-legalistik karena berfokus pada pemenuhan unsur formal Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, namun kurang mempertimbangkan ketiadaan niat jahat, konteks perekaman sebagai perlindungan diri, serta ketimpangan relasi kuasa. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan reviktimisasi, mengurangi keadilan substantif, dan berpotensi menciptakan chilling effect bagi korban. Penelitian merekomendasikan penafsiran UU ITE secara teleologis dan sistematis, pengujian mens rea secara ketat, analisis relasi kuasa, mekanisme penyaringan perkara yang berperspektif korban, serta penguatan budaya hukum responsif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Zitieren

APA

S, F. R. U., Zulfikar, Z., & Widiatno, M. W. (2026). Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018). Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(3), 9505-9518. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2158

Vancouver

S FRU, Zulfikar Z, Widiatno MW. Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018). Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(3):9505-9518. doi:10.69693/ijim.v4i3.2158

BibTeX
@article{S2026,
  author = {S, Femi Riska Untung and Zulfikar, Zulfikar and Widiatno, Men Wih},
  title = {Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {9505--9518},
  doi = {10.69693/ijim.v4i3.2158}
}
Kostenlos starten →