EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara

Frans Tory Damara Pradipta, Alfiki Istumetia Utami Risqilah, Dzea Natasya, Irvan Ansyari, Apsas Saputra

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 18.05.2026 · 4 (2) · 2273-2287

DOI: 10.69693/ijim.v4i2.724 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 18.05.2026. Verfasst von Frans Tory Damara Pradipta und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 27 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya konflik agraria dan ketidakpastian hukum terhadap wilayah adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik hukum dalam pengakuan masyarakat adat serta urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, serta berbagai literatur ilmiah terkait masyarakat adat dan politik hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya implementasi kebijakan, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan wilayah adat terus terjadi di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hak ulayat, serta mewujudkan politik hukum nasional yang lebih berkeadilan terhadap masyarakat adat di Indonesia.

Zitieren

APA

Pradipta, F. T. D., Risqilah, A. I. U., Natasya, D., Ansyari, I., & Saputra, A. (2026). Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(2), 2273-2287. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.724

Vancouver

Pradipta FTD, Risqilah AIU, Natasya D, Ansyari I, Saputra A. Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(2):2273-2287. doi:10.69693/ijim.v4i2.724

BibTeX
@article{Pradipta2026,
  author = {Pradipta, Frans Tory Damara and Risqilah, Alfiki Istumetia Utami and Natasya, Dzea and Ansyari, Irvan and Saputra, Apsas},
  title = {Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {2273--2287},
  doi = {10.69693/ijim.v4i2.724}
}
Kostenlos starten →