EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Konstitusi Indonesia terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Syifa Dzakirah, A. Shafiqah Rakha Putri Hasran, Nur Syailah Taha, Nurul Afiah Yusriadi, Nor Khafiatun Nissa

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research · 24.06.2026 · 4 (2) · 5432-5442

DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1378 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, online erschienen am 24.06.2026. Verfasst von Syifa Dzakirah und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 23 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kesetaraan gender menjadi bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Konstitusi sebagai landasan perlindungan mewujudkan kesetaraan gender dengan menjamin hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Secara normatif (das sollen), negara telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak perempuan. Namun, dalam tataran empiris (das sein), efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural, sehingga belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana konstitusi diterapkan dalam pemenuhan hak perempuan pada realitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi telah mengatur mengenai kesetaraan gender berdasarkan prinsip nondiskriminasi, begitu pun dengan undang-undang turunannya. Tak hanya itu, dalam ranah internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW menjadi Undang-Undang (UU) nasional. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih mengalami permasalahan seperti budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan akses dalam keterwakilan, serta tindak kekerasan yang kerap dialami perempuan. Kesimpulannya, pemerintah memiliki peran penting sebagai perumus kebijakan dan penegak hukum. Selain itu, perlu diadakan kerja sama dengan masyarakat untuk menegakkan hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dengan tetap berpedoman pada konstitusi.

Zitieren

APA

Dzakirah, S., Hasran, A. S. R. P., Taha, N. S., Yusriadi, N. A., & Nissa, N. K. (2026). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Konstitusi Indonesia terhadap Perlindungan Hak Perempuan. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 4(2), 5432-5442. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1378

Vancouver

Dzakirah S, Hasran ASRP, Taha NS, Yusriadi NA, Nissa NK. Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Konstitusi Indonesia terhadap Perlindungan Hak Perempuan. Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research. 2026;4(2):5432-5442. doi:10.69693/ijim.v4i2.1378

BibTeX
@article{Dzakirah2026,
  author = {Dzakirah, Syifa and Hasran, A. Shafiqah Rakha Putri and Taha, Nur Syailah and Yusriadi, Nurul Afiah and Nissa, Nor Khafiatun},
  title = {Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Konstitusi Indonesia terhadap Perlindungan Hak Perempuan},
  journal = {Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {5432--5442},
  doi = {10.69693/ijim.v4i2.1378}
}
Kostenlos starten →