EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Dari Jumlah Pos ke Akses Masyarakat

Aji Nur Cahyo, Msy. Nurazania Fazria, Karina Juniarti Utami, Shinta Silviana, Elpino Windy, Herie Saksono

Nusantara Border Governance Review · 22.06.2026 · 1 (1) · 111-128

DOI: 10.69003/nbgr.v1i1.11 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Nusantara Border Governance Review, online erschienen am 22.06.2026. Verfasst von Aji Nur Cahyo und 5 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Keberadaan pos lintas batas belum menjamin keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang hidup terpencil dan terisolasi. Artikel ini menyusun kerangka evaluasi yang menghubungkan inventaris pos, kesiapan bilateral, dan kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan darat Indonesia–Malaysia, Indonesia–Papua Nugini, dan Indonesia–Timor Leste. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan penelusuran terarah, analisis isi kualitatif, dan rekonsiliasi deskriptif register, tanpa observasi lapangan. Sumber dan data dibatasi sampai 30 Mei 2026, di mana penetapan, pembangunan, pembukaan, operasi, dan manfaat diperiksa secara terpisah. Rekonsiliasi 56 entri Pos Lintas Batas (PLB)/Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam register 2025 mengeluarkan delapan entri perairan dan menghasilkan 48 entri darat: 12 PLBN dan 36 PLB. Angka tersebut merupakan inventaris administratif, bukan bukti operasi penuh. Kasus terpilih memperlihatkan hambatan pengurusan dokumen digital, kebutuhan utilitas, serta arti kedekatan lintasan bagi hubungan keluarga. Sintesis menghasilkan tiga dimensi evaluasi: aksesibilitas layanan, konektivitas fisik dan digital yang ditopang oleh elektrifikasi, serta kohesivitas sosial melalui literasi, partisipasi, dan perlindungan hubungan adat. Unit pasangan gerbang–jenis layanan–periode dihubungkan dengan permukiman yang dilayaninya. Implikasi bagi BNPP ialah mengoordinasikan penyelesaian hambatan bersama instansi sektoral dan pemerintah daerah, sekaligus menilai keterjangkauan layanan dasar sebagai wujud kehadiran negara. Kontribusi artikel berupa kerangka evaluatif berbasis bukti dokumenter; kerangka belum mengukur tingkat pemenuhan hak warga, membuktikan dampak kausal, atau mewakili seluruh komunitas perbatasan.

Zitieren

APA

Cahyo, A. N., Fazria, M. N., Utami, K. J., Silviana, S., Windy, E., & Saksono, H. (2026). Dari Jumlah Pos ke Akses Masyarakat. Nusantara Border Governance Review, 1(1), 111-128. https://doi.org/10.69003/nbgr.v1i1.11

Vancouver

Cahyo AN, Fazria MN, Utami KJ, Silviana S, Windy E, Saksono H. Dari Jumlah Pos ke Akses Masyarakat. Nusantara Border Governance Review. 2026;1(1):111-128. doi:10.69003/nbgr.v1i1.11

BibTeX
@article{Cahyo2026,
  author = {Cahyo, Aji Nur and Fazria, Msy. Nurazania and Utami, Karina Juniarti and Silviana, Shinta and Windy, Elpino and Saksono, Herie},
  title = {Dari Jumlah Pos ke Akses Masyarakat},
  journal = {Nusantara Border Governance Review},
  year = {2026},
  volume = {1},
  number = {1},
  pages = {111--128},
  doi = {10.69003/nbgr.v1i1.11}
}
Kostenlos starten →