Model Administrative Legal Advocacy dalam Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities · 14.11.2026 · 6 (2) · 427-442
DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.3097 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, online erschienen am 14.11.2026. Verfasst von Muh. Ali Masnun und 2 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini menganalisis pembentukan produk hukum desa dan penguatan kapasitas aparatur melalui pendekatan Administrative Legal Advocacy di Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Permasalahan penelitian berangkat dari ditemukannya sejumlah persoalan hukum administrasi pada produk hukum desa periode 2022–2026, terutama ketidaktepatan konsiderans yuridis, penggunaan peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan, serta kesulitan aparatur dalam membedakan produk hukum yang bersifat regeling dan beschikking. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal dengan pendekatan studi kasus di Desa Bandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan pembentukan produk hukum desa tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh lemahnya kapasitas legal reasoning aparatur dan kecenderungan mengadopsi format hukum tanpa mempertimbangkan konteks kewenangan dan kebutuhan masyarakat. Implementasi Administrative Legal Advocacy melalui tiga tahapan, yaitu Authority & Regulatory Audit, Clinical Legal Reasoning, dan Participatory Co-Drafting, mampu mentransformasi pola legal mindset aparatur dari passive compliance menuju active legal reasoning. Pendekatan tersebut meningkatkan kemampuan aparatur dalam menelusuri hierarki peraturan, mengidentifikasi sumber kewenangan, membedakan karakter norma, serta merumuskan konsiderans dan materi hukum secara lebih presisi. Penelitian ini menawarkan model Administrative Legal Advocacy sebagai kerangka pembinaan hukum desa yang bersifat preventif, edukatif, klinis, dan partisipatif. Model tersebut memperkuat penerapan prinsip legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan AUPB sekaligus mengurangi risiko cacat kewenangan dan sengketa administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Zitieren
APA
Masnun, M. A., Sisworini, P. R., & Maalikatussofa, M. (2026). Model Administrative Legal Advocacy dalam Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(2), 427-442. https://doi.org/10.67434/ijssh.v6i2.3097
Vancouver
Masnun MA, Sisworini PR, Maalikatussofa M. Model Administrative Legal Advocacy dalam Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. 2026;6(2):427-442. doi:10.67434/ijssh.v6i2.3097
BibTeX
@article{Masnun2026,
author = {Masnun, Muh. Ali and Sisworini, Purwaning Rahayu and Maalikatussofa, Maalikatussofa},
title = {Model Administrative Legal Advocacy dalam Penguatan Kapasitas Hukum Aparatur Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan},
journal = {Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities},
year = {2026},
volume = {6},
number = {2},
pages = {427--442},
doi = {10.67434/ijssh.v6i2.3097}
}
EUVIMED