Perlindungan Hukum Peserta Terhadap Penundaan dan Penolakan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Layanan Lapak Asik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo
Legal Journal of Law · 21.11.2026 · 5 (2) · 154-165
DOI: 10.67032/ljl.v5i2.212 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Legal Journal of Law, online erschienen am 21.11.2026. Verfasst von Dwi Qomariya und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan apabila peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Digitalisasi klaim JHT melalui Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) BPJS Ketenagakerjaan mempermudah akses pelayanan jarak jauh, tetapi juga menimbulkan persoalan verifikasi, hambatan administratif, penundaan atau penolakan klaim, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum klaim JHT yang mengalami penundaan atau penolakan melalui Lapak Asik di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penata Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Bahan sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 667 dari 3.729 klaim, atau 17,89%, dikategorikan sebagai tertunda atau ditolak. Informan mengidentifikasi tujuh alasan, yaitu peserta tidak dapat dihubungi; peserta tidak berkenan dikenai pajak progresif; berkas tidak lengkap; terindikasi keterlibatan calo; saldo belum tergabung; peserta tercatat aktif kembali; serta peserta tidak memiliki dokumen bukti kerja sama dan verifikasi rekan kerja tidak berhasil. Penelitian menegaskan bahwa verifikasi klaim merupakan fungsi administratif yang sah, tetapi harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum memerlukan alasan yang jelas atas status klaim, kesempatan untuk memperbaiki kekurangan administrasi, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, prosedur penanganan gangguan teknis yang dapat diprediksi, serta perlindungan data pribadi. Penelitian merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun prosedur teknis tertulis, menyampaikan alasan penundaan atau penolakan, memperjelas informasi mengenai kanal pengaduan, serta mengevaluasi data penanganan klaim secara berkala.
Zitieren
APA
Qomariya, D., & Pawestri, A. (2026). Perlindungan Hukum Peserta Terhadap Penundaan dan Penolakan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Layanan Lapak Asik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Legal Journal of Law, 5(2), 154-165. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.212
Vancouver
Qomariya D, Pawestri A. Perlindungan Hukum Peserta Terhadap Penundaan dan Penolakan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Layanan Lapak Asik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo. Legal Journal of Law. 2026;5(2):154-165. doi:10.67032/ljl.v5i2.212
BibTeX
@article{Qomariya2026,
author = {Qomariya, Dwi and Pawestri, Aprilina},
title = {Perlindungan Hukum Peserta Terhadap Penundaan dan Penolakan Klaim Jaminan Hari Tua Melalui Layanan Lapak Asik pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo},
journal = {Legal Journal of Law},
year = {2026},
volume = {5},
number = {2},
pages = {154--165},
doi = {10.67032/ljl.v5i2.212}
}
EUVIMED