EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam

Aisyah Nur Afifah, Chintiya Bella Adhitiya, Sri Isnani Setiyaningsih

Islamic Studies and Law · 2026

DOI: 10.66618/15rtr226 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Islamic Studies and Law, 2026. Verfasst von Aisyah Nur Afifah und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati sebagai bentuk refleksi atas permasalahan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kajian ini fokus pada identifikasi bentuk, pola, serta dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, birokrasi, politik, ekonomi, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan serta upaya pemberantasan korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, laporan lembaga terkait, serta berbagai sumber pemberitaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik yang dimaksudkan pada kewenangan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah bersifat sistematis dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, serta memahami kewenangan dalam perizinan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu stabilitas politik dan birokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta budaya yang masih toleran terhadap korupsi menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasannya.

Zitieren

APA

Afifah, A. N., Adhitiya, C. B., & Setiyaningsih, S. I. (2026). Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam. Islamic Studies and Law. https://doi.org/10.66618/15rtr226

Vancouver

Afifah AN, Adhitiya CB, Setiyaningsih SI. Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam. Islamic Studies and Law. 2026. doi:10.66618/15rtr226

BibTeX
@article{Afifah2026,
  author = {Afifah, Aisyah Nur and Adhitiya, Chintiya Bella and Setiyaningsih, Sri Isnani},
  title = {Di Balik Jabatan Kasus Korupsi Pejabat: Analisa Hukum Islam},
  journal = {Islamic Studies and Law},
  year = {2026},
  doi = {10.66618/15rtr226}
}
Kostenlos starten →