Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gereja dengan Alasan Moderasi Beragama Perspektif Peraturan 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah
Argumentum: Jurnal Hukum · 30.12.2024 · 1 (1) · 1-8
DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.17 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Argumentum: Jurnal Hukum, online erschienen am 30.12.2024. Verfasst von Fathur Rozak und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Peraturan tentang pembanguan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di Peratuan Bersama 2 Menteri Menteri dalam Negri dan Menteri Agama (PB2M) Nomor 8 dan Nomor 9 disebutkan bahwa : Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung; Pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yakni kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pemerintah setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Kemudian, adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa, adanya rekomendasi tertulis kepala kantordepartemen agama kabupaten/ kota.
Zitieren
APA
Rozak, F., & Ibrahim, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gereja dengan Alasan Moderasi Beragama Perspektif Peraturan 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah. Argumentum: Jurnal Hukum, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.66501/argumentum.v1i1.17
Vancouver
Rozak F, Ibrahim A. Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gereja dengan Alasan Moderasi Beragama Perspektif Peraturan 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah. Argumentum: Jurnal Hukum. 2024;1(1):1-8. doi:10.66501/argumentum.v1i1.17
BibTeX
@article{Rozak2024,
author = {Rozak, Fathur and Ibrahim, Anis},
title = {Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gereja dengan Alasan Moderasi Beragama Perspektif Peraturan 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah},
journal = {Argumentum: Jurnal Hukum},
year = {2024},
volume = {1},
number = {1},
pages = {1--8},
doi = {10.66501/argumentum.v1i1.17}
}
EUVIMED