EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP

Ayu Anjeli Sandra Badeng, Yakoba Yosar E. Buto, Dioninsus Sunlety, Stevanus Joefando M. Kayep

Animha Law Journal · 2024

DOI: 10.65675/alj.v1i1.69 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Animha Law Journal, 2024. Verfasst von Ayu Anjeli Sandra Badeng und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu pondasi utama yang tercermin dalam UUD 1945 dan KUHAP. Salah satu instrumen penting dalam perlindungan HAM adalah mekanisme praperadilan, yang berfungsi untuk menilai keabsahan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Penelitian ini mengkaji kasus Pegi Setiawan, di mana proses penangkapannya oleh Polda Jawa Barat dianggap tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan prosedur penangkapan dan mekanisme praperadilan dalam memastikan terpenuhinya hak asasi tersangka serta hubungannya dengan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber hukum primer, seperti UUD 1945 dan KUHAP, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan Pegi dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup, sehingga melanggar asas praduga tak bersalah. Meski praperadilan berhasil memulihkan hak-hak Pegi, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, seperti hanya berfokus pada aspek administratif dan keterbatasan peran hakim. Untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan reformasi mekanisme hukum melalui penerapan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana tercantum dalam RKUHAP 2012. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum lebih dini sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran prosedur.

Zitieren

APA

Badeng, A. A. S., Buto, Y. Y. E., Sunlety, D., & Kayep, S. J. M. (2024). EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP. Animha Law Journal. https://doi.org/10.65675/alj.v1i1.69

Vancouver

Badeng AAS, Buto YYE, Sunlety D, Kayep SJM. EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP. Animha Law Journal. 2024. doi:10.65675/alj.v1i1.69

BibTeX
@article{Badeng2024,
  author = {Badeng, Ayu Anjeli Sandra and Buto, Yakoba Yosar E. and Sunlety, Dioninsus and Kayep, Stevanus Joefando M.},
  title = {EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM OLEH PIHAK PENYIDIK TERHADAP PEGI SETIAWAN SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP},
  journal = {Animha Law Journal},
  year = {2024},
  doi = {10.65675/alj.v1i1.69}
}
Kostenlos starten →