EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Implementasi Kaidah Mā Ḥurrima Isti‘Māluhu Ḥurrima Ittikhāżuhu Pada Pembatasan Investasi Terhadap Emiten Nonhalal

Irgi, Nasrullah bin Sapa, Darmawati

Nusantara Journal Of Islamic Studies · 15.11.2026 · 7 (1) · 175-165

DOI: 10.64506/756e3v65 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Nusantara Journal Of Islamic Studies, online erschienen am 15.11.2026. Verfasst von Irgi und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkembangan pasar modal syariah mendorong meningkatnya minat umat Islam untuk berinvestasi saham, sementara sebagian besar emiten di bursa tidak seluruhnya menjalankan kegiatan usaha yang halal. Kondisi ini melahirkan persoalan hukum mengenai sejauh mana kepemilikan saham pada emiten nonhalal dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan relevansi kaidah Mā Ḥurrima Isti‘māluhu Ḥurrima Ittikhāżuhu terhadap kepemilikan saham pada emiten nonhalal serta implementasinya sebagai landasan normatif dalam menentukan batasan investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kaidah tersebut relevan sebagai dasar pelarangan kepemilikan saham pada emiten yang kegiatan usaha utamanya nonhalal, sebab saham merepresentasikan penyertaan modal dan kepemilikan atas aset serta usaha perusahaan, sehingga memiliki saham berarti turut mengambil dan menguasai kegiatan yang diharamkan. Kedua, pada emiten yang kegiatan usaha utamanya halal tetapi memiliki unsur pendapatan nonhalal, kaidah ini diimplementasikan secara proporsional melalui kriteria penyaringan syariah (sharia screening) dalam regulasi pasar modal Indonesia, yaitu batas rasio utang berbasis bunga dan batas pendapatan nonhalal, disertai kewajiban pembersihan (tathhīr) pendapatan nonhalal. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai fondasi normatif yang menjelaskan mengapa batasan investasi syariah bersifat tegas terhadap usaha inti yang haram dan bersifat terukur terhadap unsur nonhalal yang tidak dominan.

Zitieren

APA

Irgi, Sapa, N. B., & Darmawati (2026). Implementasi Kaidah Mā Ḥurrima Isti‘Māluhu Ḥurrima Ittikhāżuhu Pada Pembatasan Investasi Terhadap Emiten Nonhalal. Nusantara Journal Of Islamic Studies, 7(1), 175-165. https://doi.org/10.64506/756e3v65

Vancouver

Irgi, Sapa NB, Darmawati. Implementasi Kaidah Mā Ḥurrima Isti‘Māluhu Ḥurrima Ittikhāżuhu Pada Pembatasan Investasi Terhadap Emiten Nonhalal. Nusantara Journal Of Islamic Studies. 2026;7(1):175-165. doi:10.64506/756e3v65

BibTeX
@article{Irgi2026,
  author = {Irgi and Sapa, Nasrullah bin and Darmawati},
  title = {Implementasi Kaidah Mā Ḥurrima Isti‘Māluhu Ḥurrima Ittikhāżuhu Pada Pembatasan Investasi Terhadap Emiten Nonhalal},
  journal = {Nusantara Journal Of Islamic Studies},
  year = {2026},
  volume = {7},
  number = {1},
  pages = {175--165},
  doi = {10.64506/756e3v65}
}
Kostenlos starten →