Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026
Interdisciplinary Explorations in Research Journal · 19.11.2026 · 4 (3) · 995-1039
DOI: 10.62976/ierj.v4i3.2101 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Interdisciplinary Explorations in Research Journal, online erschienen am 19.11.2026. Verfasst von Andrian Triguna Prasetia und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Kepolisian dalam penyidikan perkara pidana berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mencegah permasalahan tersebut adalah melalui penguatan etos kerja penyidik, khususnya nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi etos kerja penyidik Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang pada penyidikan perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perUndang-Undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang penyidik dapat terjadi dalam bentuk penahanan yang tidak sesuai prosedur, pemeriksaan yang melampaui batas kewenangan, pemerasan, penyiksaan, manipulasi alat bukti, dan pelanggaran hak asasi manusia. Faktor utama yang memengaruhi penyimpangan tersebut adalah lemahnya integritas, kurangnya pemahaman etika profesi, pengawasan internal yang belum optimal, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi etos kerja penyidik melalui penguatan pendidikan etika, peningkatan integritas, penguatan pengawasan internal, penerapan sanksi secara konsisten, serta optimalisasi peran Komisi Kode Etik Polri. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu membentuk penyidik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Zitieren
APA
Prasetia, A. T., & Aripin, A. Z. (2026). Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 4(3), 995-1039. https://doi.org/10.62976/ierj.v4i3.2101
Vancouver
Prasetia AT, Aripin AZ. Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026. Interdisciplinary Explorations in Research Journal. 2026;4(3):995-1039. doi:10.62976/ierj.v4i3.2101
BibTeX
@article{Prasetia2026,
author = {Prasetia, Andrian Triguna and Aripin, Asep Zaenal},
title = {Rekonstruksi Etos Kerja Penyidik Kepolisian Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyidikan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026},
journal = {Interdisciplinary Explorations in Research Journal},
year = {2026},
volume = {4},
number = {3},
pages = {995--1039},
doi = {10.62976/ierj.v4i3.2101}
}
EUVIMED