EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Perlindungan Fungsional Jaksa dan Asas Equality Before the Law: Refleksi Normatif atas Kasus TPPU Eks Jampidsus

Anisa Luthfi Nur Ariba, Yogi Prasetyo, Azis Akbar Ramadhan

Jurnal Ragam Pengabdian · 29.10.2026 · 3 (3) · 11621-11637

DOI: 10.62710/j5ax8n74 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ragam Pengabdian, online erschienen am 29.10.2026. Verfasst von Anisa Luthfi Nur Ariba und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perlindungan fungsional jaksa melalui mekanisme izin Jaksa Agung bertujuan menjaga independensi penuntutan, tetapi menimbulkan persoalan terkait asas equality before the law. Artikel ini mengkaji landasan dan batas perlindungan fungsional jaksa, mekanisme perizinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 beserta implikasinya terhadap akuntabilitas, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai refleksi normatif. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan fungsional bersifat prosedural dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Perlindungan ini harus berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, dilakukan dengan itikad baik, serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Putusan MK tersebut membatasi kewajiban izin melalui pengecualian dalam kondisi tertangkap tangan dan tindak pidana tertentu. Namun, ketidakjelasan makna "tindak pidana khusus", "bukti permulaan", serta "tugas dan wewenang" masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kepentingan. Kasus dugaan TPPU tersebut juga menunjukkan pentingnya kejelasan kewenangan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan kriteria objektif pembatasan perlindungan fungsional, batas waktu pemberian izin, dan penguatan pengawasan eksternal untuk menyeimbangkan independensi penuntutan dengan akuntabilitas hukum.

Zitieren

APA

Ariba, A. L. N., Prasetyo, Y., & Ramadhan, A. A. (2026). Perlindungan Fungsional Jaksa dan Asas Equality Before the Law: Refleksi Normatif atas Kasus TPPU Eks Jampidsus. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(3), 11621-11637. https://doi.org/10.62710/j5ax8n74

Vancouver

Ariba ALN, Prasetyo Y, Ramadhan AA. Perlindungan Fungsional Jaksa dan Asas Equality Before the Law: Refleksi Normatif atas Kasus TPPU Eks Jampidsus. Jurnal Ragam Pengabdian. 2026;3(3):11621-11637. doi:10.62710/j5ax8n74

BibTeX
@article{Ariba2026,
  author = {Ariba, Anisa Luthfi Nur and Prasetyo, Yogi and Ramadhan, Azis Akbar},
  title = {Perlindungan Fungsional Jaksa dan Asas Equality Before the Law: Refleksi Normatif atas Kasus TPPU Eks Jampidsus},
  journal = {Jurnal Ragam Pengabdian},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {3},
  pages = {11621--11637},
  doi = {10.62710/j5ax8n74}
}
Kostenlos starten →