EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri dalam Mengatasi Perbedaan Penerapan Hukum oleh Penuntut Umum

Muhammad Ferian Azwarsyah, Nashriana Nashriana, Adrian Nugraha

Jurnal Ragam Pengabdian · 15.11.2026 · 3 (3) · 11571-11581

DOI: 10.62710/b2d78383 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ragam Pengabdian, online erschienen am 15.11.2026. Verfasst von Muhammad Ferian Azwarsyah und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perkawinan siri masih menimbulkan persoalan hukum karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak menegaskan apakah pasangan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk lingkup rumah tangga. Akibatnya, Penuntut Umum menerapkan ketentuan yang berbeda, yaitu UU PKDRT atau ketentuan penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT pada perkawinan siri, penerapan hukum oleh Penuntut Umum beserta faktor penyebab perbedaan tuntutan pidana, dan rekonstruksi pengaturan sanksi pidana di masa mendatang. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan didekati melalui pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, lalu bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan sanksi pidana tersebar dalam UU PKDRT, KUHP, dan UU Perkawinan tanpa norma penghubung yang tegas; (2) perbedaan tuntutan dipengaruhi oleh multitafsir lingkup rumah tangga, perbedaan standar pembuktian status perkawinan, strategi dakwaan alternatif, perspektif aparat, serta ketiadaan pedoman tuntutan yang seragam; dan (3) rekonstruksi diperlukan melalui penegasan norma lingkup rumah tangga, harmonisasi sanksi, pedoman penuntutan yang seragam, dan penguatan pencatatan perkawinan.

Zitieren

APA

Azwarsyah, M. F., Nashriana, N., & Nugraha, A. (2026). Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri dalam Mengatasi Perbedaan Penerapan Hukum oleh Penuntut Umum. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(3), 11571-11581. https://doi.org/10.62710/b2d78383

Vancouver

Azwarsyah MF, Nashriana N, Nugraha A. Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri dalam Mengatasi Perbedaan Penerapan Hukum oleh Penuntut Umum. Jurnal Ragam Pengabdian. 2026;3(3):11571-11581. doi:10.62710/b2d78383

BibTeX
@article{Azwarsyah2026,
  author = {Azwarsyah, Muhammad Ferian and Nashriana, Nashriana and Nugraha, Adrian},
  title = {Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri dalam Mengatasi Perbedaan Penerapan Hukum oleh Penuntut Umum},
  journal = {Jurnal Ragam Pengabdian},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {3},
  pages = {11571--11581},
  doi = {10.62710/b2d78383}
}
Kostenlos starten →